Pengamat: Belum ke Arah Makar, Dugaan Penyadapan Masih Bersifat Kepentingan Politik Pribadi

TODAYNEWS.ID – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi Clark menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dinilai belum mengarah kepada upaya makar, akan tetapi lebih kepada kepentingan politik.

Dirinya menyampaikan, untuk pembuktian upaya makar perlu ada indikasi tindakan yang mengarah pada ancaman terhadap keselamatan presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Revalidasi Marine Inspector, Kemenhub Tekankan Kesiapan Armada Jelang Nataru

92 Azis Arriadh

Berdasarkan informasi yang muncul dalam perkara ini, baik dari pihak kepolisian dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sejauh ini belum menunjukkan adanya tindakan yang mengarah pada hal tersebut.

“Sampai hari ini prosesnya belum sampai ke arah makar seperti tindakan yang membahayakan keselamatan dan sebagainya. Informasi yang digunakan lebih bersifat untuk lawan politik,” kata Muradi dihubungi wartawan, Rabu (4/11/2026).

Muradi menduga informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut digunakan untuk mengetahui posisi dan kelemahan pihak yang dianggap sebagai lawan politik.

Baca Juga

1 hari  lalu

Perkuat Perlindungan PMI, Barantin-KP2MI Siapkan Akses Pasar Ekspor

85 Dhanis

“Sampai saat ini menduga mungkin untuk kepentingan pribadi saja, mungkin, seperti di mana sih posisinya sekarang, ingin mengetahui, belum sampai pada level untuk kemudian mempermalukan,” katanya.

Muradi juga menilai situasi hubungan politik antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Alasan lainnya, Muradi menyoroti pasal-pasal yang digunakan dalam penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, pasal terkait penyadapan dan intersepsi yang muncul sejauh ini belum menunjukkan adanya sangkaan makar terhadap para pihak yang terlibat.

“Jadi kalau situasi yang muncul misalnya baru pada pasal penyadapan dan pasal intersepsi ya, jadi enggak ada yang berkaitan dengan pasal-pasal makar,” tuturnya.

Muradi juga melihat dinamika hubungan Prabowo dan Gibran berpotensi menjadi bagian dari perhitungan para elite politik menjelang kontestasi politik berikutnya.

Ia menduga sejumlah pihak sudah mulai memperhitungkan kemungkinan Prabowo tidak lagi berpasangan dengan Gibran pada masa mendatang.

“Ya mereka sudah berhitung misalnya Pak Prabowo enggak akan mengajak Gibran lagi. Kemudian Pak Prabowo juga perlu dipetakan sebagai lawan, sebagaimana kemudian dulu Pak Jokowi memetakan lawan-lawan politik dia ketika dia berkuasa,” kata dia.