Ambang Batas 5 Persen Ubah Kalkulasi Parpol, Pengamat: Partai Kecil Harus Kerja Keras

TODAYNEWS.ID – Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4% menjadi 5% dinilai bakal memengaruhi strategi partai politik menghadapi Pemilu 2029.

Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan kenaikan PT akan membuat partai-partai dengan basis suara kecil harus bekerja lebih keras. Sementara itu, partai dengan perolehan suara menengah juga perlu memperkuat posisi politiknya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Dugaan Kasus Korupsi KPR BTN Karawang Disorot Parlemen

1715 Dhanis Iswara

“PT 5 persen membuat partai kecil harus kejar suara, sementara partai menengah mulai pasang kuda-kuda. Tidak ada lagi yang bisa bermain santai menuju 2029. Mereka harus bergerak lebih awal,” kata Arifki, pada Kamis (17/9/2026).

Menurut Arifki, perubahan PT sebesar satu persen dapat membawa dampak signifikan terhadap peluang partai untuk memperoleh kursi di DPR. Sebab, partai harus mampu melewati ambang batas tersebut agar suaranya dapat dikonversi menjadi kursi parlemen.

“Selisih satu persen memang terlihat kecil, tetapi dalam politik bisa menentukan apakah sebuah partai bertahan di parlemen atau tersingkir. Karena itu, partai akan semakin serius memperkuat struktur, basis suara, dan figur politiknya,” ujarnya.

Baca Juga

16 jam  lalu

Didukung Golkar dan PKS, Gerindra Sepakat Ambang Batas Parlemen 5 Persen

90 Dhanis Iswara

Dia menilai kenaikan PT juga berpotensi membuat persiapan menuju Pemilu 2029 dimulai lebih awal. Persaingan untuk mendapatkan figur, membangun basis pemilih, hingga memperkuat komunikasi publik diperkirakan akan semakin intens.

“Belum masuk pertandingan utama, mesin politik sudah mulai dipanaskan. Perebutan figur, basis pemilih, dan ruang komunikasi publik bisa berlangsung lebih awal,” tutur Arifki.

Meski demikian, Arifki meminta penetapan angka PT 5% memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, perubahan ambang batas parlemen tidak semestinya hanya menjadi hasil kompromi politik antarpihak.

“Pertanyaannya bukan hanya kenapa 5 persen, tetapi apa dasar menentukan angka tersebut. Publik perlu mengetahui parameter yang digunakan karena perubahan threshold juga berpengaruh terhadap berapa banyak suara yang dapat dikonversi menjadi kursi,” jelasnya.

Arifki mengatakan penyederhanaan jumlah partai di parlemen memang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan ambang batas. Namun, hal tersebut perlu tetap memperhatikan aspek keterwakilan suara masyarakat.

“Penyederhanaan partai penting untuk efektivitas parlemen. Tetapi jangan sampai semakin tinggi threshold, semakin banyak pula suara masyarakat yang akhirnya tidak terwakili,” katanya.

Dia juga mendorong agar pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk partai politik yang saat ini belum memiliki kursi di DPR.

“Karena yang sedang didesain adalah pintu masuk menuju DPR 2029. Publik berhak mengetahui dasar perubahannya dan siapa saja yang dilibatkan dalam menentukan aturan main tersebut,” pungkas Arifki.