TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Al Jufri, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara, segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga kredibilitas APBN tanpa mengabaikan kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Idrus menilai posisi Menteri Keuangan memiliki tantangan yang cukup berat, terutama dalam mencari keseimbangan antara menjaga kesinambungan fiskal, memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” ujar Idrus dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Ia mengatakan sejumlah faktor perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari perubahan harga energi dunia, ketidakpastian perekonomian global, kebutuhan anggaran untuk program prioritas hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, legislator dari Fraksi PKS ini mengingatkan agar kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak justru menambah beban masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga mendorong peningkatan kualitas belanja negara supaya anggaran lebih fokus pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial secara langsung.
“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurut Idrus, menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat harus dilakukan melalui kebijakan yang menyeluruh.
Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh dengan menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperbaiki penyaluran perlindungan sosial, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat UMKM dan sektor-sektor produktif.
“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” jelasnya.