GP Ansor Kalteng Desak Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan Karhutla

TODAYNEWS.ID – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Tengah mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dan realistis untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas. Organisasi kepemudaan tersebut menilai penanganan krisis lingkungan di Kalimantan Tengah masih minim dukungan anggaran operasional yang layak bagi para petugas dan relawan di lapangan.

Ketua PW GP Ansor Kalteng Arjoni mengatakan, pemangkasan APBD Kalimantan Tengah secara drastis, dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp5,3 triliun, berdampak terhadap program pencegahan darurat di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, para relawan tetap berjibaku memadamkan karhutla. Bahkan, tiga relawan dilaporkan wafat saat menjalankan tugasnya.

“Penanganan karhutla membutuhkan keberpihakan anggaran nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas. Pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menghentikan bencana tahunan ini. Para relawan berjuang bertaruh nyawa, sementara pusat membiarkan anggaran daerah terangkas amat drastis,” tegas Arjoni.

Menurut Arjoni, kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu juga belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan karhutla maupun kondisi masyarakat. Bantuan 100 unit mobil pemadam kebakaran yang didistribusikan ke sejumlah daerah dinilai belum cukup untuk menjangkau titik api yang berada di kawasan hutan. Kendaraan operasional tersebut juga menghadapi kendala karena lokasi kebakaran jauh dari akses jalan darat dan terbatasnya sumber air.

“Armada pemadam ini sulit menjangkau kedalaman hutan dan juga gambut. Kita meminta pemerintah dalam memberikan bantuan harus pertimbangan kondisi lapangan,” tukasnya.

Kabut asap yang semakin pekat kini menyelimuti permukiman warga dan mengancam kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah. Arjoni menilai kebakaran di kawasan gambut yang memiliki kedalaman membutuhkan dukungan helikopter untuk operasi bom air (water bombing) serta pelaksanaan modifikasi cuaca secara berkelanjutan. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan mengirimkan mobil pemadam ke wilayah perkotaan.

“GP Ansor Kalteng menuntut pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran darurat bencana secara proporsional demi menyelamatkan paru-paru dunia di Kalteng. Negara wajib hadir secara utuh melalui aksi nyata yang terukur, bukan sekadar menghabiskan anggaran negara demi program operasional yang tidak membuahkan hasil di lapangan,” pungkasnya.