Dugaan Kasus Korupsi KPR BTN Karawang Disorot Parlemen

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menanggapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua pejabat Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Karawang terkait penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT BAS periode 2021–2024.

Rivqy menyayangkan kembali munculnya kasus dugaan korupsi di lingkungan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Baca Juga

6 hari  lalu

BPS: Masyarakat Terdaftar DTSEN Tak Otomatis Penerima Bantuan

118 Azis Arriadh

Menurutnya, kasus tersebut mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit, termasuk perintah untuk tetap melanjutkan dan memasukkan berkas permohonan kredit meski prosedur semestinya harus dipenuhi.

“Kita tentu menyayangkan kasus korupsi di tubuh Himbara kembali terjadi dengan berbagai motif dan bentuknya. Dalam kasus di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Karawang ini, terindikasi adanya kewenangan untuk memangkas prosedur yang seharusnya dijalankan,” kata Rivqy di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Politisi PKB tersebut menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga harus menjadi momentum untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking di lingkungan BTN.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Antisipasi El Nino, Bantuan Beras 30 Kg Diperpanjang hingga Desember

140 Dhanis Iswara

Menurutnya, apabila benar terdapat proses kredit yang tidak melalui analisis kelayakan secara ketat dan prosedur perbankan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal.

“Kasus ini juga menjadi indikasi bahwa prinsip kehati-hatian perbankan di Bank BTN tidak dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan yang ada,” lanjutnya.

Rivqy menegaskan, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen BTN, khususnya dalam memperkuat sistem kontrol, kepatuhan terhadap prosedur, serta integritas seluruh jajaran pegawai.

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi semakin penting karena sektor perumahan merupakan salah satu bagian strategis dalam program pembangunan nasional. Jangan sampai program yang memiliki tujuan strategis tersebut justru membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.

“Ini menjadi evaluasi bagi manajemen BTN untuk berbenah dengan memperkuat kontrol dan integritas kepegawaian. Terlebih lagi, sektor perumahan merupakan bagian dari program pembangunan nasional. Jangan sampai ada lagi kasus serupa yang terulang,” pungkasnya.