Sudjatmiko Minta KIR dan Izin Operasional Truk Molen Maut Bekasi Diusut

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, meminta kepolisian bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Bekasi mengusut secara komprehensif kecelakaan truk molen yang menewaskan enam orang di Jalan Cut Mutia, Rawalumbu, Kota Bekasi.

Menurutnya, penyelidikan tidak boleh hanya berfokus pada dugaan rem blong sebagai penyebab kecelakaan. Aspek lain, mulai dari kondisi teknis kendaraan, kelayakan operasional, hingga kepatuhan terhadap ketentuan angkutan barang, juga harus diperiksa.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Bahas RUU Perampasan Aset, Legislator Minta DPR Waspadai Kepentingan Asing

113 Dhanis

Sudjatmiko menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Ia menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap kendaraan berat yang beroperasi di jalan raya.

“Kami menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan yang merenggut enam nyawa ini. Penyebab kecelakaan harus diusut secara menyeluruh, termasuk apakah kendaraan tersebut benar-benar laik jalan dan telah menjalani pemeriksaan rutin sebelum beroperasi,” kata Sudjatmiko dalam keterangan yang diterima, Selasa (3/11/2026).

Kecelakaan tersebut melibatkan truk molen bernomor polisi B-9548-MV yang dikemudikan Tumija. Kendaraan yang melaju dari arah UNISMA menuju Rawapanjang itu diduga mengalami rem blong hingga kehilangan kendali dan menabrak kerumunan warga di area pemberhentian bus.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pengamat Sebut Putusan MA Bisa Jadi Pintu Masuk Pemakzulan Gibran

104 Dhanis

Sudjatmiko menekankan pentingnya pemeriksaan teknis kendaraan sebelum armada diberangkatkan. Menurutnya, kelalaian dalam memastikan fungsi komponen kendaraan berat dapat mengancam keselamatan banyak orang.

Ia juga meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Pemkot Bekasi menelusuri kelengkapan administrasi kendaraan, termasuk masa berlaku uji berkala atau KIR serta izin operasional perusahaan pemilik armada.

“Perlu diperiksa apakah kendaraan memiliki dokumen dan izin operasional yang sesuai serta uji berkala yang masih berlaku. Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada penegakan hukum dan sanksi tegas,” katanya.

Legislator PKB dari daerah pemilihan Kota Bekasi itu juga turut mengingatkan agar proses hukum tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada pengemudi.

Ia menekankan kepada perusahaan pemilik kendaraan dan pihak yang mengelola operasional armada juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengabaikan standar keselamatan.

“Keselamatan tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi. Perusahaan pemilik kendaraan dan pengelola operasional harus memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan secara ketat,” tutur politikus yang akrab disapa Miko tersebut.

Lebih lanjut, Miko menyatakan Komisi V DPR RI akan mengawasi perkembangan penanganan kasus tersebut. Ia juga mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan dan standar keselamatan kendaraan angkutan barang agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kami di Komisi V DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas hingga kejelasan hukum dan keadilan bagi keluarga korban terpenuhi. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.