Setelah 120 Anggota DPR Bersikap: Gibran di Persimpangan Jalan, Mundur atau Dimakzulkan!

waktu baca 6 menit

Rabu, 11 Nov 2026 23:07 3

Gungde Ariwangsa SH, pengunduran diri, apabila dipilih secara sukarela dan sesuai konstitusi, merupakan salah satu jalan politik yang patut diperhitungkan. (Foto: Dok Pribadi)

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

TODAYNEWS.ID: Dari sajian berita Todaynews.id, Rabu (11/11/2026), dilansir wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional di DPR RI memasuki babak baru. Pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang ada di Parlemen.

Baca Juga

2 hari lalu

Kesejahteraan Sosial Harus Menjadi Wajah Utama Pembangunan Indonesia

22 Dhanis

Yang membuat perkembangan ini menarik sekaligus penting adalah luasnya dukungan lintas partai. Pengusul datang dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Artinya, persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan kelompok politik tertentu, tetapi telah masuk ke ruang resmi parlemen dengan dukungan anggota dari seluruh delapan fraksi.

Angka 120 memang belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Namun, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP. Usulan itu dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada 12 November 2026 untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, ada perbedaan penting antara dukungan terhadap pengajuan HMP dan keputusan akhir pemakzulan. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Tetapi satu hal sudah jelas: jabatan wakil presiden kini berada dalam pusaran persoalan konstitusional yang serius.

Bukan Sekadar Persoalan Ijazah

Persoalan yang menjadi pintu masuk HMP adalah polemik mengenai ijazah dan persyaratan pencalonan Gibran. Para pengusul mendalilkan bahwa terdapat persoalan terkait pemenuhan syarat sebagai wakil presiden.

Di sinilah persoalan harus diuji secara terbuka. Apakah seluruh persyaratan pencalonan telah dipenuhi? Bagaimana kedudukan putusan hukum yang dijadikan dasar oleh para pengusul? Apakah terdapat dasar konstitusional yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seorang wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab hanya dengan pembelaan politik ataupun tekanan opini publik.

Jabatan wakil presiden bukan jabatan biasa yang cukup dipertahankan dengan loyalitas partai, kedekatan kekuasaan, atau dukungan koalisi. Jabatan tersebut membawa mandat konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Karena itu, transparansi menjadi kebutuhan mendesak. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang, bukan sekadar pernyataan yang justru menambah ruang spekulasi.

Kepentingan Negara yang Lebih Besar

Di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apakah Gibran akan memilih menghadapi seluruh proses konstitusional sampai tuntas, atau mempertimbangkan pengunduran diri sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik?

Pengunduran diri tentu merupakan pilihan politik yang memiliki konsekuensi besar. Namun, dalam situasi ketika legitimasi jabatan sedang dipersoalkan secara terbuka, pilihan tersebut layak menjadi bagian dari perdebatan publik.

Mengundurkan diri tidak otomatis berarti mengakui seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya, bertahan di jabatan juga tidak otomatis membuktikan bahwa semua persoalan yang dipersoalkan para pengkritiknya tidak berdasar.

Yang perlu dipertimbangkan adalah kepentingan negara yang lebih besar.

Apabila Gibran memilih mengundurkan diri, keputusan itu harus disampaikan secara terbuka, dengan alasan yang jelas, serta melalui mekanisme konstitusional. Langkah tersebut dapat menjadi cara untuk menghindari konflik politik berkepanjangan, sepanjang tidak dimaksudkan untuk menghindari pertanggungjawaban atas persoalan yang sedang diperiksa.

Sebaliknya, apabila memilih bertahan, Gibran harus siap memberikan penjelasan dan menghadapi seluruh tahapan pemeriksaan secara transparan.

Jangan sampai jabatan wakil presiden justru menjadi arena pertarungan kepentingan politik yang mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Jangan Jadikan Prabowo sebagai Perisai Politik

Persoalan berikutnya adalah posisi Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo tentu berkepentingan menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, stabilitas tidak boleh diterjemahkan sebagai kewajiban melindungi setiap persoalan politik yang menimpa wakil presidennya.

Prabowo harus mampu menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan koalisi maupun hubungan personal.

Gibran juga perlu memperlihatkan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab politik sendiri. Persoalan yang menyangkut jabatan wakil presiden tidak seharusnya selalu diselesaikan dengan mengandalkan perlindungan politik presiden.

Sebab, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang mampu menutup setiap persoalan, melainkan pemerintahan yang berani membiarkan persoalan diuji melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Pemakzulan Bukan Perkara Sederhana

Perlu diingat, pemakzulan presiden atau wakil presiden bukan keputusan yang dapat dijatuhkan hanya berdasarkan jumlah tanda tangan anggota DPR.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus mengambil keputusan melalui mekanisme dan persyaratan suara yang ditentukan konstitusi sebelum perkara dapat diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi.

Artinya, jalan menuju pemakzulan masih panjang dan harus dibuktikan secara hukum.

Namun, justru karena prosesnya panjang, semua pihak harus menghindari manuver yang menjadikan persoalan ini sekadar instrumen tawar-menawar politik.

DPR pun harus membuktikan bahwa penggunaan HMP benar-benar didasarkan pada kepentingan konstitusional, bukan sekadar perubahan konfigurasi kekuasaan.

Jangan sampai hak konstitusional parlemen kehilangan kehormatannya karena dipakai sebagai alat pertarungan kepentingan elite.

Rakyat Tidak Boleh Menjadi Penonton

Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan hanya menyangkut nasib seorang wakil presiden. Ini juga menyangkut bagaimana negara memperlakukan konstitusi dan bagaimana kekuasaan mempertanggungjawabkan mandatnya.

Rakyat tentu tidak menginginkan pemerintahan terus-menerus disibukkan oleh konflik elite. Di tengah persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian masa depan, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, bukan pemerintahan yang terus tersandera polemik politik.

Karena itu, apa pun jalan yang ditempuh Gibran, transparansi dan pertanggungjawaban harus menjadi prinsip utama.

Pengunduran diri, apabila dipilih secara sukarela dan sesuai konstitusi, merupakan salah satu jalan politik yang patut diperhitungkan. Namun, keputusan tersebut tidak boleh menghapus kewajiban untuk menjelaskan persoalan yang menjadi dasar munculnya tuntutan HMP.

Sebaliknya, proses pemakzulan juga harus berjalan berdasarkan bukti dan hukum, bukan tekanan politik.

Jabatan wakil presiden bukan warisan keluarga, bukan pula hadiah politik yang kebal dari pertanyaan publik. Jabatan itu adalah amanah konstitusi.

Dan ketika amanah tersebut dipersoalkan, yang harus berbicara bukan sekadar kekuatan politik, melainkan kebenaran, keterbukaan, dan hukum.

Sebab, dalam negara demokrasi, kehormatan seorang pejabat tidak hanya diukur dari bagaimana ia memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana ia mempertanggungjawabkannya ketika kekuasaan itu dipersoalkan. ***

Gungde Ariwangsa SH – Wartawan senior pemegang Kartu UKW Utama, Pemimpin Redaksi id, Ketua Yayasan IPO, Ketua Siwo PWI Pusat 2018 – 2023.
Email: aagwaared@gmail.com

Tag Terkait