KPI Perkuat Kerja Sama Hadapi Tantangan Penyiaran di Era Digital

TODAYNEWS.ID – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperkuat kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk menjaga kelangsungan industri televisi dan radio. Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan informasi di tengah perkembangan platform digital.

Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengatakan, cara masyarakat mencari informasi dan hiburan telah berubah. Perubahan juga terjadi di pasar iklan. Televisi dan radio kini harus berbagi belanja iklan dengan platform digital.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Istana Sebut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar

85 Afrizal Ilmi

“Kita menyadari bahwa kondisi industri penyiaran saat ini sedang menghadapi situasi tentu yang tidak mudah. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan, lalu secara bisnis pergeseran belanja iklan yang dulunya teman-teman ke televisi dan radio sekarang dibagi ke platform digital,” kata Hasrul.

Hasrul menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/11/2026).

Hasrul merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran saat menjelaskan peran KPI. Menurut dia, lembaga itu bertugas mengawasi isi siaran dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran, sekaligus ikut menjaga kelangsungan usaha penyiaran.

Baca Juga

22 jam  lalu

Laskar Gajah Nusantara: Pengunduran Diri Gibran Wujud Sikap Kenegarawanan, Tegaskan Proses Hukum Tetap Berjalan

18 Asep Awaludin

“KPI tidak hanya untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran di siaran. Namun, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga iklim usaha penyiaran yang sehat, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hasrul juga menyoroti peran televisi dan radio sebagai sumber informasi faktual bagi masyarakat. Menurut dia, peran itu penting ketika disinformasi beredar atau saat terjadi bencana.

“Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, perkembangan teknologi, dan situasi kebencanaan, penyiaran tentu memiliki peran yang strategis dalam menghadirkan informasi yang benar, faktual, dan menenangkan masyarakat,” tutur Hasrul.

Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, kata Hasrul, KPI perlu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, KPI Daerah (KPID), akademisi, dan masyarakat.

Dorongan kerja sama itu muncul saat DPR RI tengah membahas revisi UU Penyiaran. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menghasilkan aturan yang adil dan mampu mengikuti perubahan di industri media.

“Tujuan kita tetap satu, yakni menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, berdaya saing, dan tentu berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.