Jelang Paripurna HMP Gibran, Saan Mustopa Buka Suara soal Isu Anggota DPR Dilarang Bepergian

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, angkat bicara mengenai isu adanya kebijakan yang membatasi anggota DPR RI untuk bepergian ke luar Jakarta menjelang rapat paripurna yang akan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saan menegaskan, kebijakan mengenai keberadaan anggota DPR di Jakarta merupakan kewenangan masing-masing fraksi. Menurutnya, saat ini DPR RI tengah memasuki masa sidang sehingga anggota dewan memang diharapkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugas konstitusionalnya.

Baca Juga

12 jam  lalu

Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh, Ini Daftarnya

15 Dhanis

“Ah, itu kebijakan masing-masing. Karena memang kita di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya,” kata Saan usai menerima usulan HMP dari masing-masing fraksi di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, bahw masa sidang DPR RI saat ini berlangsung hingga 17 Desember 2026. Selama periode tersebut, anggota DPR diharapkan aktif mengikuti berbagai agenda parlemen, baik di tingkat komisi maupun kegiatan rapat lainnya.

“Jadi ini masa sidang, masa sidang ini kan sampai tanggal 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang,” ujarnya.

Baca Juga

9 jam  lalu

Mardani: Niat Pengunduran Diri Gibran Tak Akan Hentikan Proses HMP di DPR

8 Dhanis

Pernyataan Saan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap agenda DPR RI yang akan membahas usulan HMP terhadap Gibran.

Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik dan konstitusional terkait desakan pemberhentian Wakil Presiden.

Dengan demikian, Saan menekankan bahwa keberadaan anggota DPR di Jakarta selama masa sidang berkaitan dengan pelaksanaan agenda kelembagaan, sementara pengaturan mengenai pembatasan perjalanan menjadi kewenangan masing-masing fraksi.

Sebelumnya, dalam kesempatan itu, pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan HMP yang ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Saan mengungkapkan, jumlah tersebut dihitung berdasarkan dokumen usulan yang telah ditandatangani oleh para anggota DPR.

“Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani, ya. Berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan sesaat sebelum menutup rapat.

Adapun 120 anggota DPR tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Partai Demokrat 18 orang.

Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

Menurutnya, substansi usulan yang disampaikan para anggota DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan para pengusul untuk membawa persoalan Gibran ke dalam mekanisme pengawasan konstitusional DPR

Untuk itu, Saan menegaskan, pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.