Laporan: Afrizal Ilmi
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: BPMI Setpres TODAYNEWS.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming disebut mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi.
“(Gibran mundur) betul,” kata Budi.
Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.
“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.
Kabar pengunduran diri tersebut muncul di tengah menguatnya tekanan politik terhadap Gibran di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memulai proses pemakzulan Wakil Presiden.
Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dari delapan fraksi pengusul, jumlah anggota DPR terbanyak berasal dari PKS dengan 28 orang. Berikutnya, NasDem mengusulkan 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN satu orang.
Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Penilaian tersebut berkaitan dengan dua putusan pengadilan yang mempersoalkan dokumen ijazah atau bukti pendidikan Gibran.
Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.
Sebelum kabar pengunduran diri ini dikonfirmasi Budi Arie, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung selama sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya. Upaya itu rencananya ditempuh melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, Gibran menyampaikan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum. Prabowo juga meminta Gibran menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Editor: Azis Arriadh