Budi Arie: Gibran Mundur dari Wapres

Budi TODAYNEWS.ID – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya.

“Betul (mengundurkan diri),” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Istana Sebut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar

85 Afrizal Ilmi

Ia menyampaikan, Wapres Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Surat pengunduran diri itu diserahkan Gibran kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

Sebelumnya, Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional di DPR RI memasuki babak baru.

Baca Juga

1 hari  lalu

Demo di DPR, Massa Desak Gibran Mundur dalam 3 Hari atau Dimakzulkan

17 Dhanis

Pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang ada di Parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah tersebut dihitung berdasarkan dokumen usulan yang telah ditandatangani oleh para anggota DPR.

“Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani, ya. Berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Adapun 120 anggota DPR tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Partai Demokrat 18 orang.

Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

Menurutnya, substansi usulan yang disampaikan para anggota DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan para pengusul untuk membawa persoalan Gibran ke dalam mekanisme pengawasan konstitusional DPR
Dalam konteks ini, HMP merupakan salah satu tahapan politik dan konstitusional yang dapat menjadi bagian dari proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Meski demikian, penerimaan usulan HMP oleh pimpinan DPR belum berarti Gibran telah dimakzulkan atau proses pemberhentian telah diputuskan.

Usulan tersebut kata Saan, masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Saan menegaskan, pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.