Wagub Rano Sebut Keterbukaan Informasi Kunci Bangun Kepercayaan Publik

TODAYNEWS.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Menurut dia, warga lebih mudah memahami kebijakan pemerintah ketika mereka mendapat penjelasan tentang alasan dan tujuan kebijakan tersebut.

Rano menyampaikan hal itu seusai memberikan paparan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Baca Juga

3 hari  lalu

Polisi Aktifkan Siskamling dan Patroli Perkuat Keamanan Masyarakat

26 Azis Arriadh

Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah menggelar Budget Talk setiap tiga bulan. Dalam forum itu, pemerintah memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk seberapa besar anggaran yang sudah terserap.

Rano mengatakan, informasi yang disampaikan secara berkala memberi warga kesempatan untuk mengikuti penggunaan anggaran dan menilai kinerja pemerintah. Warga juga bisa menggunakan informasi tersebut untuk ikut mengawasi pengelolaan anggaran daerah.

Keterbukaan, kata Rano, juga perlu diterapkan saat pemerintah menjalankan pekerjaan yang berdampak langsung pada warga. Ia mencontohkan penggantian jaringan pipa PAM Jaya yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pemkot Targetkan Seluruh Pekerja di Kota Bandung Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

12 Asep Awaludin

Pekerjaan itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut Rano, penjelasan tentang kondisi pipa dan alasan penggantiannya membantu warga memahami mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan.

Rano berharap kebiasaan menjelaskan kebijakan dan membuka informasi anggaran terus dijalankan di lingkungan Pemprov DKI. Dengan informasi yang mudah dipahami, ia berharap warga semakin percaya kepada pemerintah dan terlibat dalam pembangunan Jakarta.

“Jakarta ini memiliki berbagai persoalan besar, seperti banjir, kemacetan, dan kemiskinan perkotaan. Namun, selama dua tahun kami menjalankan pemerintahan, respons masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut semakin baik karena mereka mendapatkan pemahaman,” ujarnya.

“Ketika masyarakat diberi penjelasan bahwa pipa yang sudah berusia 100 tahun memang harus diganti, mereka bisa memahami. Itulah salah satu bentuk keterbukaan informasi,” jelasnya.

“Setiap tiga bulan, melalui Budget Talk, kita sampaikan perkembangan APBD, sudah berapa persen penyerapannya, dan berbagai hal lainnya. Dengan begitu, masyarakat juga tahu. Ini merupakan bagian dari strategi keterbukaan,” ungkapnya.