Ilustrasi dampak kebakaran hutan dan lahan ganggu kesehatan masyarakat. Foto: Dibuat oleh Gemini AI TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Fauqi Hapidekso, meminta pemerintah memberi perhatian serius kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman serta terbebas dari kabut asap akibat karhutla.
Terletak kata Fauqi, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan kesehatan warga yang terpapar dalam waktu lama dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Masyarakat kesulitan mendapatkan udara bersih karena kepulan asap mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, sebagai warga negara, mereka memiliki hak dasar untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan menghirup udara yang aman bagi kesehatan,” kata Fauqi mengutip, pada Kamis (17/9/2026).
Legislator dari Fraksi PKB itu menilai paparan kabut asap selama berbulan-bulan bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Untuk itu, kata Fauqi, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak.
“Bayangkan saja masyarakat harus bekerja dan bersekolah dalam kepungan asap selama berbulan-bulan tanpa pilihan untuk pindah. Jangan sampai masyarakat yang tidak menyebabkan kebakaran justru menjadi pihak yang paling lama menanggung dampaknya,” katanya.
Lebih lanjut, Fauqi juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan.
“Paparan asap ini memicu gangguan pernapasan serius hingga memperburuk penyakit kronis. Kondisi ini makin berbahaya bagi kelompok rentan serta pekerja luar ruangan yang saban hari menghirup udara tercemar,” tuturnya.
Selain kesehatan, dia menyebut karhutla turut berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah wilayah dapat terganggu, sementara mobilitas warga dan pendapatan pekerja harian ikut terdampak.
“Dampak kabut asap ini berantai, mulai dari sekolah yang diliburkan hingga roda ekonomi warga yang terhenti. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas sehingga berpengaruh langsung pada penghasilan harian mereka,” ujarnya.
Maka dari itu, Fauqi meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api saja, melainkan membuat langkah perlindungan langsung bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dia pun mengusulkan pemerintah menyiagakan posko medis gratis, membagikan masker penyaring partikulat berstandar, serta menyediakan ruang evakuasi dengan udara bersih atau clean air shelter.
“Penanganan karhutla jangan hanya berfokus pada pemadaman titik api. Pemerintah juga harus memastikan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi,” pungkasnya.
Pemadaman Total Karhutla Belum Dapat Diprediksi
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa pemerintah belum dapat memprediksi kapan kebakaran karhutla di sejumlah daerah akan sepenuhnya mereda. Akan tetapi, ia memastikan bahwa angka karhutla terus mengalami penurunan.
“Saya tidak bisa memprediksi ya, namun perlu saya laporkan per hari ini, angkanya terus menurun ya. Dan ini angka yang sangat terbuka, transparan,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Apalagi menurut Raja Juli, fenomena El Nino yang cukup kuat diprediksi bakal berlangsung hingga 1,5 bulan ke depan. Sebab itu, kondisi cuaca turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla yang dilakukan oleh pemerintah.
“Namun nampaknya hujan alami itu baru akan turun di akhir Oktober bahkan di awal November. Artinya El Nino yang sangat kuat, El Nino yang sama dengan El Nino pada tahun 2015, ini akan masih bersama kita lebih kurang 1,5 bulan lagi,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan alami yang sebelumnya diperkirakan mulai turun pada awal Oktober diprediksi baru terjadi pada akhir Oktober hingga awal November.