Program 200 Juta Rekening, DPR Minta Pemerintah Cegah Data Penerima Tumpang Tindih

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar, meminta pemerintah memastikan program pembukaan 200 juta rekening secara massal tepat sasaran. Ia menekankan agar program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau unbanked.

Program yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan BRI dan BSI. Setiap rekening akan mendapatkan saldo awal Rp 50 ribu.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Minta Distribusi Pupuk Subsidi Diperluas untuk Petani

141 Dhanis Iswara

Marwan mengingatkan program tersebut berpotensi kurang efektif jika hanya menghasilkan rekening ganda bagi masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki rekening di bank lain.

“Amanah Presiden Prabowo untuk membuka rekening secara massal harus dipastikan tepat sasaran. Masyarakat yang sama sekali belum memiliki rekening perbankan harus menjadi prioritas. Jangan sampai seseorang yang sudah memiliki rekening di bank lain kemudian dibuka lagi di BRI atau BSI,” kata Marwan mengutip, pada Sabtu (12/9/2026).

Menurut Marwan, verifikasi dan validasi data calon penerima menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Pemerintah juga dinilai perlu melakukan pemadanan data secara ketat untuk mencegah terjadinya penerima ganda.

Baca Juga

1 minggu  lalu

OMC di Kalbar Buahkan Hasil, Hujan Bantu Redakan Karhutla

132 Dhanis Iswara

“Jangan sampai karena mengejar target pembukaan rekening, kemudian terjadi tumpang tindih penerima. Data harus menyala dengan baik agar satu orang tidak menerima rekening atau pembukaan dana secara ganda,” ujarnya.

Mantan Menteri Desa itu menilai insentif saldo awal Rp 50 ribu akan lebih berdampak jika diberikan kepada masyarakat di daerah terpencil. Sebab, kelompok tersebut masih menghadapi kendala geografis dan finansial untuk mengakses layanan perbankan.

Namun, legislator dari Fraksi PKB itu mengingatkan keberhasilan program inklusi keuangan tidak cukup hanya diukur dari jumlah rekening yang berhasil dibuka.

“Literasi keuangan ini penting agar amanah Presiden Prabowo dapat terealisasikan. Jangan sampai hanya memiliki rekening masyarakat, tetapi tidak memahami cara menggunakannya, menjaga keamanan data, maupun memanfaatkan layanan secara bijak,” katanya.

Karena itu, Marwan mendorong adanya pendampingan berkelanjutan bagi penerima rekening baru. Pemerintah bersama perbankan juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Evaluasi, kata dia, harus mencakup profil penerima, potensi rekening ganda hingga tingkat keaktifan transaksi setelah rekening diterbitkan.

“Evaluasi tidak hanya mengukur jumlah rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga memeriksa keakuratan penerima, potensi rekening ganda, serta tingkat pemanfaatan rekening setelah dibuka,” pungkas Marwan.