Komisi II Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Selama Kebijakan WFH

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, memastikan pelayanan publik di setiap kantor pemerintahan tetap berjalan optimal meski kebijakan work from home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan diberlakukan.

Bahtra juga memastikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) selaku mitra kerja Komisi II DPR selalu melakukan pemantauan terhadap ASN yang mendapatkan jatah WFH.

Baca Juga

6 hari  lalu

Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN, Komisi IX: Harusnya yang Diprioritaskan Program Strategis dan Mendesak

69 Dhanis Iswara

“Ya, enggak berpengaruh (mengganggu pelayanan publik). Dan ini kan WFH sudah hampir dua pekan ini, dan menurut Kementerian PAN-RB, mereka juga selalu melakukan pemantauan,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Legislator dari Fraksi Gerindra itu juga menekankan agar kebijakan WFH yang diterapkan setiap hari Jumat ini tidak dimanfaatkan oleh para ASN untuk berlibur.

“Dan memang yang harus ditanamkan dalam pegawai-pegawai kita, birokrasi kita, bahwa ini jangan sampai dianggap menambah liburan, tetapi itu dipergunakan sebaik mungkin waktunya,” ujarnya.

Baca Juga

5 jam  lalu

Puan Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

26 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, kata Bahtra, dengan tingkat kemajuan teknologi yang semakin pesat, kementerian/lembaga hingga jajaran di bawahnya dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memantau para ASN pada saat WFH.

“Sekarang kan gampang sekali ya untuk memantau mereka apakah betul-betul mereka bekerja di rumah atau tidak, karena kan teknologi makin canggih, teknologi bisa dilacak tuh misalnya lokasinya di mana, dan beberapa kementerian lembaga kan menerapkan juga absensinya melalui penerapan teknologi,” imbuhnya.

Bahkan kata Bahtra, kebijakan WFH ini justru menjadi momentum bagi kementerian/lembaga untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

“Dan ini sebenarnya juga membantu juga ya bagi percepatan digitalisasi kita dengan adanya WFH ini, artinya teknologi bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan sebaik mungkin,” tuturnya.

Meski begitu, kebijakan WFH ini kata Bahtra nantinya akan dievaluasi untuk ditinjau seberapa besar keefektifannya dalam efiensi penggunaan energi.

“Dan dua bulan ke depan kan harus dilakukan evaluasi, mudah-mudahan sih bisa lebih efektif,” demikian legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu.