JPPI Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Kita Sibuk Mengganti Buku, Tetapi Gagal Memperbaiki Pendidikan

TODAYNEWS.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar rencana perbaikan buku pelajaran tingkat SD hingga SMA tidak berujung menjadi proyek pergantian buku massal.

JPPI menegaskan, pergantian rezim tidak seharusnya selalu diikuti oleh pergantian buku ajar jika kualitas pendidikan dasar tidak kunjung diperbaiki.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Desak Pemerintah Buat Rambu Hukum Ketat untuk Kreator Konten

106 Dhanis Iswara

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukanlah kekurangan buku baru, melainkan rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan fasilitas, serta masalah kesejahteraan dan kualitas guru.

“Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama,” kata Ubaid dalam keterangannya, pada Senin (10/8/2026).

Ubaid menambahkan, buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu karena buku hanyalah salah satu instrumen pendukung.

Baca Juga

5 hari  lalu

Gaji-Tunjangan Guru Harus Dinaikkan

86 Akbar Budi

“Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” tegasnya.

Tanpa pembenahan pada budaya membaca, literasi, numerasi, dan proses belajar di kelas, lanjut Ubaid, pergantian buku tidak akan berdampak substantif.

“Buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu. Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran,” tukasnya.

“Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan,” tambah Ubaid.

Jangan Jadikan Buku Proyek Politik

JPPI juga meminta proses penyusunan dan penetapan buku ajar dijauhkan dari kepentingan politik maupun kepentingan bisnis pengadaan.

Penyusunan buku semestinya berbasis pada kebutuhan peserta didik dan bukti ilmiah, bukan berdasarkan selera pejabat atau keinginan setiap rezim untuk memiliki buku pelajaran versinya sendiri.

Proses tersebut harus melibatkan guru, akademisi, ahli mata pelajaran, ahli pedagogi, ahli perkembangan anak, kelompok pendidikan inklusif dan disabilitas, masyarakat sipil, serta dilakukan melalui uji coba kepada guru dan siswa dari berbagai kondisi daerah.

Buku juga harus diuji bukan hanya dari sisi kesesuaian dengan kurikulum, tetapi dari kemampuannya membantu anak memahami pelajaran, membangun rasa ingin tahu, serta meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran.

“Jangan sampai alasan memperbaiki kualitas buku menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran. Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya,” kata Ubaid.

JPPI menegaskan, pembenahan buku pelajaran harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.

“Kalau setiap lima tahun kita mengganti buku, tetapi kemampuan membaca, berhitung, dan bernalar anak tetap rendah, berarti yang bermasalah bukan sekadar bukunya, tetapi sistem pendidikannya. Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi,” pungkas Ubaid.