DPR Ingatkan MIND ID: Kinerja Perusahaan Tak Cukup Hanya Diukur dari Laba

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengapresiasi kinerja keuangan Holding Industri Pertambangan MIND ID pada semester I 2026.

Namun, capaian laba tersebut dinilai harus diikuti dengan pembuktian bahwa transformasi perusahaan benar-benar menghasilkan nilai tambah, memperkuat hilirisasi, dan memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Soroti Pelayanan Perbankan dalam Penyelesaian Kredit Rumah

97 Akbar Budi

Berdasarkan data MIND ID yang diberikan kepada Komisi XII DPR, pendapatan konsolidasi hingga Juni 2026 mencapai Rp106,7 triliun atau sekitar 20 persen di atas target RKAP sebesar Rp89,1 triliun. Laba bersih tercatat Rp20 triliun, melampaui target Rp8,9 triliun atau sekitar 124 persen.

Margin laba bersih juga mencapai 19 persen dibanding target 10 persen. Sementara itu, aset MIND ID tercatat Rp343,7 triliun dan ekuitas Rp192,6 triliun.

“Kinerja perusahaan tidak cukup diukur dari laba, melainkan bagaimana cadangan dijaga, nilai tambah diciptakan, pekerja dilindungi, dan manfaatnya dirasakan negara serta masyarakat,” ujar Ateng memgutip dari keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Suahasil Lantik 14 Pejabat Kemenkeu, Tekankan Pajak dan Bea Cukai Makin Tajam

220 Afrizal Ilmi

Menurut dia, capaian keuangan tersebut perlu dibaca bersamaan dengan realisasi produksi sejumlah komoditas yang masih berada di bawah target.

Produksi bijih nikel semester I tercatat 7,78 juta wet metric ton dari target 7,82 juta wet metric ton. Produksi batu bara mencapai 19,5 juta ton dari target 21,3 juta ton, sedangkan produksi logam timah mencapai 10,9 ribu ton dari target 12,4 ribu ton.

Di sisi lain, produksi aluminium mencapai 143 ribu ton, melampaui target 137 ribu ton. Penjualan batu bara juga mencapai 21,1 juta ton, lebih tinggi dari target 19,8 juta ton, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan domestik, ekspor, dan pemanfaatan persediaan.

Ateng meminta perbedaan antara realisasi produksi dan penjualan tersebut dijelaskan secara konsisten agar sumber pertumbuhan kinerja dan keberlanjutannya dapat dipetakan dengan jelas.

“Setiap selisih antara target dan realisasi harus dapat dijelaskan. Kita perlu mengetahui sumber pertumbuhan kinerja, apakah berasal dari peningkatan produksi, penjualan, harga komoditas, atau pemanfaatan persediaan,” katanya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala operasional, mulai dari hambatan peralatan dan tenaga kerja kontraktor pada produksi nikel, keterlambatan rencana kerja dan anggaran biaya pada operasi batu bara, hingga kebutuhan pemeliharaan smelter timah.

Karena itu, setiap anak perusahaan MIND ID diminta memiliki matriks tindak lanjut yang mencantumkan penyebab deviasi target, tenggat pemulihan, kebutuhan investasi, serta pihak yang bertanggung jawab.

Ateng juga menekankan pentingnya menerjemahkan peta jalan MIND ID, From Volume to Value Creation, ke dalam indikator yang dapat diukur setiap tahun.

“Hilirisasi jangan dihitung dari banyak pabrik yang dibangun. Kita harus melihat apakah proyek tersebut menghasilkan nilai tambah serta dapat bertahan menghadapi perubahan harga komoditas,” tegasnya.

Untuk itu, setiap proyek hilirisasi dinilai perlu menyampaikan kebutuhan modal, biaya energi dan air, proyeksi margin sepanjang siklus harga, tingkat kandungan dan serapan industri dalam negeri, pasar pembeli, jadwal operasi, hingga rencana pengelolaan limbah dan emisi.

Menurut Ateng, keputusan investasi juga perlu dilakukan secara bertahap dengan evaluasi terhadap asumsi teknis dan komersial agar proyek hilirisasi tidak hanya mengejar pembangunan fasilitas, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Selain hilirisasi, ia meminta aspek keselamatan kerja menjadi salah satu ukuran utama transformasi MIND ID. Target zero fatality dinilai harus disertai pelaporan insiden yang terbuka serta pembelajaran lintas perusahaan.

“Kami perlu memperoleh peta jalan yang dapat diuji per tahun dan per proyek. Dengan begitu, dukungan terhadap MIND ID dapat berjalan seiring dengan pengawasan terhadap biaya, manfaat, keselamatan, dan risiko yang ditanggung negara,” pungkasnya.

Editor: Aziz Arriadh