Komisi II DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Foto: TODAYNEWS/Dhanis TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, memberikan apresiasi terhadap kinerja Ombudsman RI yang berhasil membongkar dugaan adanya fasilitas mewah ala resort di Lapas Kelas IIA Cibinong saat melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak).
Apresiasi itu disampaikan Bahtra saat Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
“Kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik,” kata Bahtra di ruang rapat Komisi II DPR
Bahtra kemudian berseloroh, peningkatan kinerja Ombudsman saat ini sejalan dengan rencana kenaikan anggaran lembaga tersebut. Meski demikian, ia berharap peningkatan anggaran nantinya benar-benar diikuti dengan peningkatan pengawasan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Ini kayaknya pengaruhnya karena anggarannya dinaikkan, Pak Ketua (Komisi II). Jadi walaupun anggarannya juga belum cair, baru harapan. Tetapi yang paling penting bagi kami, mudah-mudahan dengan naiknya anggaran Ombudsman, Ombudsman juga bisa bekerja berkali-kali lipat dibanding dengan periode-periode sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Bahtra, penguatan pengawasan Ombudsman sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelayanan publik semakin maksimal.
“Maka dari itu, kami dari Partai Gerindra terus meminta bahwa inilah sebenarnya yang dimau oleh Presiden Prabowo. Bagaimana kemudian agar pelayanan publik itu bisa makin maksimal sehingga harapan publik, harapan masyarakat juga sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh Ombudsman,” katanya.
Bahtra juga meminta Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Ia mendorong seluruh komisioner Ombudsman turun langsung melakukan pengawasan sesuai bidang atau mitra kerja masing-masing.
“Tetapi yang paling penting bagi kami bahwa tidak cukup hanya sekadar misalnya mengunjungi lapas. Kalau bisa semua komisioner yang lain juga melakukan hal yang sama sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai potensi persoalan dalam pelayanan publik dapat terjadi di berbagai sektor. Karena itu, pengawasan Ombudsman perlu diperluas agar persoalan serupa dapat ditemukan dan ditindaklanjuti sejak dini.
“Karena kami yakin betul hampir di semua tempat pasti selalu ada maladministrasi,” kata Bahtra.
Bahtra juga menyinggung adanya persoalan pelayanan publik di sektor kesehatan yang sebelumnya pernah disampaikan salah satu anggota Komisi II DPR kepada Ombudsman, terkait pengalaman keluarganya saat sedang berobat di rumah sakit.
“Artinya semua tempat, semua lini itu memungkinkan terjadi,” lanjut Anggota DPR Dapil Sulawesi Tenggara itu.
Lebih lanjut, Bahtra meminta Ombudsman meningkatkan kerja-kerja pengawasan, terutama terhadap pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Maka dari itu kami meminta Ombudsman untuk kemudian meningkatkan kerja-kerja pengawasan, terutama berkenaan dengan pelayanan publik. Karena inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita yang hampir setiap hari Komisi II menerima laporan, menerima aduan,” katanya.
Ia juga berharap setiap laporan dan aduan masyarakat yang masuk dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh Ombudsman.
“Nah, kami juga berharap Ombudsman juga bisa menindaklanjuti setiap aduan-aduan atau laporan-laporan masyarakat untuk kemudian bagaimana tugas-tugasnya bisa lebih ditingkatkan lagi,” ujar Bahtra.
Di akhir pernyataannya, Bahtra menegaskan Komisi II DPR RI akan terus memberikan dukungan kepada Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik.
“Yang pasti kami terus memberi dukungan, memberi support. Jangan takut, jangan khawatir. Justru pemerintahan Prabowo yang dikehendaki adalah bagaimana agar pelayanan publik kita makin baik dan makin bagus ke depan,” pungkasnya.