Tindak Lanjut Arahan Presiden, Kemenkum Matangkan Digitalisasi Layanan Publik

TODAYNEWS.ID – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa kementeriannya akan segera meluncurkan sistem digitalisasi yang memungkinkan seluruh proses perizinan dan layanan publik dilakukan secara daring.

Hal itu disampaikan Supratman usai dirinya beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mengenai perkembangan digitalisasi layanan publik serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Terbitkan Perpres, Kemenag Kini Punya Ditjen Pesantren

124 Akbar Budi

Menurut Supratman, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

“Proses digitalisasi di Kementerian Hukum akan segera kita launching di mana semua nanti akan seluruh proses perizinan layanan publik di Kementerian Hukum itu akan dilakukan secara online,” kata Supratman.

Selain digitalisasi, Supratman melaporkan pembentukan Posbankum yang kini mencapai sekitar 83.960 pos di seluruh desa dan kelurahan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Beri Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

484 Akbar Budi

Dari sekitar 16.000 aduan yang masuk, sebanyak 14.000 kasus disebut telah diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Supratman, mekanisme tersebut berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp 1,2 triliun jika perkara-perkara itu harus diproses hingga pengadilan.

Sementara sekitar 2.000 kasus lainnya akan ditindaklanjuti melalui bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Supratman menambahkan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Inti pesan Bapak Presiden yang pertama adalah pemerintahan yang kami pimpin, semua dalam bentuk kementerian dan lembaga itu harus bersih-bersih,” jelas Supratman.