Penyaluran Anggaran Karhutla Harus Transparan

Wartawan: Akbar Budi Prasetia

TODAYNEWS.ID — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo, meminta pemerintah daerah (pemda) segera memanfaatkan dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah disalurkan pemerintah pusat. Penggunaan anggaran harus transparan dan tepat sasaran.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Desak Penembakan 3 Pegawai Pertanian di Papua Diusut hingga Pemasok Senjata

90 Dhanis Iswara

Pernyataan tersebut disampaikan Eka Widodo merespons keterangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menyebut pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan anggaran sebesar Rp760 miliar kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak karhutla. Besaran dukungan kepada masing-masing daerah disesuaikan dengan tingkat keparahan dampak bencana.

Menurut Edo, sapaan akrab Eka Widodo, anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, mulai dari pemadaman, penyediaan kebutuhan operasional, mobilisasi masyarakat dan relawan, hingga penguatan upaya pencegahan munculnya titik api baru.

“Pemda harus bergerak cepat. Anggaran yang sudah disalurkan pemerintah pusat jangan sampai mengendap atau terlambat digunakan, sementara masyarakat masih menghadapi dampak karhutla,” kata Edo dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Bansos Mau Ditransfer Lewat Bank, DPR Ingatkan Data Adminduk Pelosok Belum Rapi

194 Dhanis Iswara

Dia menegaskan, kecepatan penanganan bencana harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Menurutnya, anggaran kebencanaan merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan sampai karena alasan percepatan kemudian aspek akuntabilitas diabaikan. Cepat itu penting, tetapi harus tetap transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran di tingkat pelaksana,” tegasnya.

Edo juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap pemerintah daerah penerima anggaran. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan penanganan karhutla.

“Karena ini melibatkan anggaran yang cukup besar, Kemendagri harus melakukan pengawasan secara serius. Jangan hanya memastikan anggaran cepat tersalurkan, tetapi juga harus memastikan penggunaannya benar, sesuai peruntukan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain penanganan kebakaran yang telah terjadi, Edo meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek pencegahan. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika titik api sudah muncul.

“Yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Pemerintah daerah harus memperkuat patroli, edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap wilayah yang rawan terbakar. Jangan sampai kita terus mengeluarkan anggaran untuk memadamkan api, tetapi pencegahannya tidak diperkuat,” tegasnya.

Editor: Aziz Arriadh