Antisipasi Stigma ‘Daftar Permasalahan Tetap’, Bawaslu Perketat Verifikasi Data Pemilih 2029

TODAYNEWS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berkomitmen mengurai benang kusut pendataan pemilih agar polemik klasik tidak kembali berulang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

Langkah pencegahan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga

3 jam  lalu

DPR Minta Pengelola Kawasan Industri Patuhi Aturan Buffer Zone

41 Dhanis Iswara

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, tak menampik bahwa tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap diwarnai masalah hingga memicu sindiran sinis di tengah masyarakat.

“DPT itu sering kali diplesetkan sebagai Daftar Permasalahan Tetap, yang semua orang seolah menganggap data pemilu kita tidak pernah benar-benar bersih,” ujar Lolly usai penandatanganan MoU.

Menurutnya, persoalan DPT selalu berulang karena kurangnya kepedulian awal dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, partai politik, hingga pemilih itu sendiri yang menganggap gelaran pemilu masih terhitung jauh.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Prabowo Tegaskan Dukungan untuk Palestina Harga Mati dan Politik Bebas Aktif Terus Berjalan

119 Dhanis Iswara

“Bagi Bawaslu yang mengedepankan paradigma pencegahan, kami serius mendiskusikan bagaimana caranya supaya ‘Daftar Permasalahan Tetap’ ini benar-benar bisa diselesaikan pada pemilu yang akan datang,” katanya.

Sebagai langkah proaktif, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini menegaskan bahwa kemitraan dengan Ditjen Dukcapil menjadi kunci utama dalam mengawal proses akurasi data.

Lolly menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi pintu masuk resmi bagi Bawaslu untuk mendampingi dan memverifikasi data yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar hasilnya teruji serta akuntabel.

“PKS ini sesungguhnya pintu masuk bagi Bawaslu untuk bisa memverifikasi data yang dikelola oleh KPU supaya akurasinya tidak dipertanyakan orang dan benar-benar teruji,” imbuhnya.

“Data itu bukan sekadar angka-angka. Dalam pemilu, data menyangkut kerja yang profesional, kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu, hingga hasil yang akan diterima masyarakat di ujung nanti,” pungkas Lolly.