Komisi II DPR Minta Indeks Kerawanan Pemilu 2029 Diperbarui Secara Berkala

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar memperbaharui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 secara berkala.

Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat dapat memprediksi potensi masalah yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Ingatkan Kredit Biodiversitas Jangan Jadi “Surat Izin Merusak”, Pajak Lebih Mendesak

82 Dhanis Iswara

”Saya kira IKP itu harus dilakukan berkala, agar kita bisa melihat indeks ini dengan lebih presisi,” kata Rifqi saat membuka kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta, Selasa (28/7/2026) malam.

Politisi Partai NasDem itu juga mengkritik IKP pemilu sebelumnya yang dirilis oleh Bawaslu. Menurutnya, peluncuran IKP yang hanya dilakukan beberapa bulan sebelum pemungutan suara menyulitkan masyarakat maupun pihak terkait dalam mengantisipasi potensi kerawanan.

“Kita memang harus melihat bagaimana potensi kerawanan itu hingga ke tingkat paling kecil. Bukan hanya pada level kabupaten, tetapi pada waktu dan momentum tertentu, kita harus mampu memetakan IKP itu sampai dengan ke titik TPS,” ujarnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Prabowo Pimpin Rapat KSSK, Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Keuangan dan Nilai Tukar Rupiah

87 Dhanis Iswara

Selain itu, Rifqi menekankan pentingnya IKP dalam mengantisipasi ancaman di ranah digital. Bentuk ancaman tersebut mencakup penyebaran hoaks, disinformasi, manipulasi informasi pemilu, kampanye bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ujaran kebencian, hingga konflik antarpendukung di media sosial.

Sebab, menurutnya, isu-isu di dunia digital saat ini kerap menjadi pemicu utama gangguan keamanan di dunia nyata.

”Saya harap IKP 2029 juga bisa memberikan gambaran dan rekomendasi bukan sekadar pemberitahuan ini dan itu masalah. Tetapi saya kira juga memberikan rekomendasi yang konkret agar kami di DPR RI bisa melakukan perbaikan,” pungkasnya.