Komisi IX Soroti Masih Adanya Penolakan Layanan Kesehatan bagi Peserta PBI

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengungkapkan masih adanya penolakan layanan kesehatan terhadap peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di sejumlah rumah sakit, terutama setelah penonaktifan sekitar 13 juta peserta beberapa waktu lalu.

Felly mengatakan, bahwa dirinya kerap menerima keluhan masyarakat, khususnya dari peserta yang dinonaktifkan dan belum direaktivasi, termasuk pasien dengan penyakit kronis yang seharusnya tetap mendapatkan layanan.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Wacana War Tiket Haji: Kebijakan Harus Berpihak pada Keadilan, Bukan Kecepatan

55 Dhanis Iswara

“Ini banyak rumah sakit yang tidak menjalankan. Dan mereka mengeluh kepada kami sebagai wakil rakyatnya,” kata Felly dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, kondisi itu sangat memprihatinkan karena berdampak langsung pada pasien yang tengah menjalani pengobatan rutin.

“Kasihan mereka, ada yang harus cuci darah, ada yang sudah jadwal untuk operasi terganggu,” ujarnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Komisi IX Bakal Adakan Pelatihan Sertifikasi bagi Pedagang Mie dan Bakso

92 Dhanis Iswara

Felly menegaskan bahwa dalam kesepakatan DPR dan pemerintah tidak pernah ada syarat tambahan yang membatasi layanan bagi peserta PBI, termasuk bagi mereka yang terdampak penonaktifan.

“Enggak ada di sana titik koma atau catatan tambahan. Artinya ini harus dilayani, harus dibayarkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan kembali isi kesepakatan rapat konsultasi DPR dan pemerintah pada 9 Februari 2026 yang secara eksplisit menjamin layanan kesehatan tetap berjalan selama masa transisi.

“DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” jelas Felly.

Ia menekankan bahwa frasa ‘semua layanan kesehatan’ berarti tanpa pengecualian. “Tidak disebutkan jumlah di sana. Disebutkan semua layanan. Artinya kalau sakit, semua layanannya dibuka,” lanjutnya.

Selain itu, dalam rapat lanjutan 11 Februari, DPR dan pemerintah juga telah menyepakati jaminan pelayanan tanpa diskriminasi, termasuk bagi pasien kronis dan katastropik.

Namun, Felly menilai implementasi di lapangan belum sejalan dengan komitmen tersebut, terutama bagi peserta yang terdampak penonaktifan dan belum memahami mekanisme reaktivasi.

Di sisi lain, legislator Fraksi NasDem itu juga mengkritisi mekanisme reaktivasi kepesertaan yang dinilai terlalu rumit bagi masyarakat.

“Masyarakat di bawah tidak paham. Mau aktivasi bagaimana lagi? Dia tidak paham untuk itu,” tegas Felly.

Untuk itu, Felly meminta pemerintah memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat daerah agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan hanya karena kendala administratif.

“Gunakan seluruh media, wajibkan pemerintah daerah sampai desa dan kelurahan untuk menyampaikan kepada rakyatnya,” ujarnya.

Ia juga mendorong keterbukaan data agar masyarakat memahami perubahan status kepesertaan mereka.

“Data itu dibuka saja. Supaya masyarakat tahu siapa mereka, ada di mana, dan kenapa berubah,” pungkas Felly.