BBM-LPG Non Subsidi Naik, Komisi VI: Masyarakat Kelas Menengah yang Paling Terdampak

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi guna mengamankan pasokan dan menstabilkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi.

Imas menegaskan bahwa kenaikan harga energi yang terjadi secara beruntun, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi hingga LPG sejak, Sabtu 18 April 2026 telah menciptakan tekanan ekonomi berlapis bagi masyarakat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pertamina Sesuaikan Tarif, Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Dex Naik per 18 April

73 Azis Arriadh

Menurutnya kenaikan harga tersebut sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang tidak terpengaruh oleh subsidi tersebut.

“Kelompok masyarakat kelas menengah yang tidak terpengaruh oleh subsidi namun memiliki daya tahan ekonomi terbatas, menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan ini,” ujar Imas Aan di Jakarta, Senin (20/4/2026).

“Kami menerima banyak laporan masyarakat terkait kenaikan dan kelangkaan ini. Pemerintah jangan hanya diam. Harus segera bertindak memastikan distribusi lancar hingga menindak tegas spekulan yang bermain di tengah situasi sulit ini,” tambah Imas.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Perundingan dengan AS Gagal, Menlu Iran: Permusuhan Hanya Melahirkan Permusuhan

74 Dhanis Iswara

Legislator asal Jawa Barat ini menyoroti posisi dilematis yang dihadapi masyarakat. Meski harga melambung tinggi, warga tetap membeli karena LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga.

Di sisi lain, mereka tidak bisa beralih menggunakan LPG subsidi 3 kilogram karena adanya aturan peruntukan bagi kelompok prasejahtera.

“Situasi ini dilematis. Masyarakat mengeluh, tetapi tetap harus membeli karena tidak ada alternatif. Kebijakan energi kita saat ini belum sepenuhnya melindungi kelompok rentan baru yang tertekan oleh kenaikan biaya hidup,” tegas Imas.

Imas pun mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan distribusi hingga ke tingkat agen dan pangkalan.

Lemahnya pengawasan dinilai menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penimbunan demi meraup keuntungan pribadi di tengah keresahan publik.

Lebih lanjut, poltisi PKB itu pun mengingatkan bahwa kehadiran negara sangat krusial dalam menjaga keadilan distribusi energi.

Ia juga meminta pemerintah tidak ragu memberikan sanksi berat bagi siapa pun yang terbukti melakukan spekulasi harga atau penimbunan.

“Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh spekulan. Negara harus memastikan distribusinya adil dan transparan. Jika ada pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan agar menimbulkan efek jera dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.