Di Balik Polemik Suket Gibran, Ada Persaingan Kepentingan Parpol Menuju 2029

TODAYNEWS.ID – Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi membuka persaingan kepentingan politik di antara partai-partai pendukung pemerintahan.

Dinamika tersebut terlihat dari saling respons antara Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Munculnya nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam perbincangan politik turut memperluas spekulasi mengenai konfigurasi kekuasaan menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Baca Juga

5 hari  lalu

PDIP–PKS Mulai Seirama soal Gibran, Pengamat Sebut Ada Kawin Kepentingan

212 Dhanis

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengatakan, polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi juga menjadi bagian dari kalkulasi politik jangka panjang sejumlah partai.

Menurut dia, partai-partai mulai memperhitungkan peluang figur yang berpotensi diusung dalam kontestasi politik mendatang. Terlebih, sejumlah tokoh di dalam pemerintahan memiliki kepentingan dan basis politik masing-masing.

“Persoalan ini tidak berhenti pada Gibran dan Demokrat. Ada kepentingan politik yang lebih luas. Setiap partai tentu mulai menghitung posisi, figur, dan peluangnya menuju 2029. Putusan MA ini bisa menjadi salah satu isu yang dimanfaatkan dalam dinamika tersebut,” ujar Arifki di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Baca Juga

17 jam  lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut

113 Afrizal Ilmi

Arifki menilai, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden sekaligus figur politik berusia relatif muda membuatnya memiliki prospek politik jangka panjang. Karena itu, keberadaan Gibran dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan oleh kekuatan politik lain.

Namun, menurut dia, peluang politik Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari persaingan antar tokoh dan kepentingan partai menjelang Pilpres 2029.

“Kalau bicara 2029, Gibran tentu menjadi salah satu figur yang harus diperhitungkan. Tetapi dalam politik, setiap figur juga memiliki kompetisi dan kepentingan yang berhadapan dengan figur lain,” katanya.

Ia menambahkan, apabila polemik tersebut berkembang menjadi wacana perubahan posisi Wakil Presiden, kalkulasi politik akan semakin kompleks. Sejumlah partai berpotensi ikut memperhitungkan peluang untuk menempatkan kadernya dalam posisi strategis pemerintahan.

Arifki menyebut beberapa nama yang berpotensi masuk dalam perhitungan politik tersebut, antara lain AHY dari Demokrat, Puan Maharani dari PDI-P, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta sejumlah figur dari Partai Golkar.

Menurut dia, posisi Wakil Presiden memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan representasi politik dan keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan.

“Kalau sampai muncul perubahan dalam komposisi kepemimpinan nasional, tentu banyak partai akan ikut menghitung peluang. Mereka memiliki basis dan kepentingan politik masing-masing,” ungkapnya.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa dinamika tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesepakatan ataupun skenario pergantian Wakil Presiden.

Ia justru melihat perbedaan respons antara Demokrat dan PSI sebagai gambaran bahwa partai-partai yang berada dalam pemerintahan tidak selalu memiliki agenda politik yang sama.

“Partai-partai bisa bekerja sama dalam pemerintahan, tetapi tetap memiliki agenda politik sendiri untuk pemilu berikutnya. Yang menarik adalah bagaimana mereka menjaga kepentingan politik masing-masing tanpa mengganggu hubungan koalisi yang sedang berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arifki menilai, perkembangan polemik suket Gibran perlu dicermati dalam konteks hubungan antar elite dan persiapan menuju kontestasi politik 2029.

“Sebab, dinamika politik tidak hanya ditentukan oleh posisi seseorang saat ini, tetapi juga oleh kemampuan setiap figur dan partai dalam membangun pengaruh untuk masa mendatang,” pungkasnya.