Komisi IX Minta Pertanggungjawaban BGN soal Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya, mempertanyakan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya pengadaan motor listrik tersebut sejatinya tidak ada dalam rancangan anggaran belanja (RAB). Sebab itu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BGN.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi IX Kaget BGN Borong Puluhan Ribu Motor Listrik untuk Kepala SPPG, Minta Pengadaan Dibatalkan

93 Dhanis Iswara

“Saya sebagai wakil rakyat ya, ketika tidak ada RAB-nya pengajuan terkait keuangan, ketika tidak ada, kenapa jadi ada? Kan itu salah satu permasalahan,” kata Asep saat ditemui wartawan TODAYNEWS, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Apalagi kata Asep, pengadaan motor listrik untuk Kepala SPPG juga dinilai tidak memiliki urgensi terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Oleh karena itu, Komisi IX DPR akan meminta pertanggungjawaban BGN terkait pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut.

Baca Juga

3 hari  lalu

Mentan Dukung Inovasi Pakan Ayam Probiotik, Siap Bawa ke Presiden

80 Azis Arriadh

“Saya juga sepakat, kalau ketika ada hal-hal yang janggal, kan kita harus bertanggung jawab kan sebagai wakil rakyat. Uang itu dikemanain yang tadinya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang stunting, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kan itu,” tukasnya.

Untuk itu, kata Asep, Komisi IX DPR akan meminta pertanggungjawaban BGN dalam pengadaan motor listrik tersebut dan akan segera memanggil BGN Senayan.

“Kan uang itu harus dipertanggungjawabkan, menyampaikan terhadap masyarakat. Makanya dalam hal ini, mungkin Komisi IX akan segera memanggil BGN untuk kita minta pertanggungjawaban, sampai ambil inisiatif membeli motor listrik itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana pada pekan ini dalam rapat dengan Komisi IX.

“Dan kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan terkait berbagai isu tentang MBG termasuk terkait dengan pengadaan dua puluh ribuan motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4) lalu.

Lebih lanjut, Asep juga mempertanyakan soal pengadaan kaos kaki bagi petugas SPPG yang ramai menjadi perbincangan publik di media sosial (Medsos) karena dinilai anggarannya terlalu besar.

“Apalagi dengar-dengar ada di Medsos, ada Kaos kaki lah, itu harus dipertanyakan dulu,” kata legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Asep mengingatkan kepada Kepala BGN agar tidak mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan saya, BGN itu salah satu program pemerintah, terutama presiden agar ke depan bisa sampai langsung terhadap masyarakat. Jangan sampai mencoreng program ini, mencoreng program Pak Presiden,” pungkasnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, bahwa pengadaan ribuan motor listrik untuk kepala SPPG bukan program dadakan.

Ia menjelaskan, awal mula pengajuan anggaran pengadaan motor listrik sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025.

“Pengadaan motor listrik itu jadi bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba,” tegas dia di Jakarta, Kamis (9/4).

Namun di akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.

Mekanisme ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit.

Hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Dadan menyatakan, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.

Adapun saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” jelas Dadan.