Sahroni Minta Polda Jabar Libas Gengster dan Premanisme Bersenjata Tajam

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, meminta Polda Jawa Barat (Jabar) bertindak tegas terhadap aksi premanisme dan gengster yang meresahkan masyarakat. Dia menilai kelompok yang membawa senjata tajam dan mengganggu keamanan publik harus menjadi perhatian serius aparat.

Hal itu disampaikan Sahroni saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Warga Rusunawa Antusias Ikuti Simulasi Evakuasi Hadapi Potensi Gempa Sesar Lembang

223 Asep Awaludin

“Premanisme yang marak di Jawa Barat itu adalah gengster yang berlagak membawa senjata tajam, yang merasa bahwa dia adalah orang paling kuat. Saya pesankan kepada Kapolda dan jajarannya, tolong dilibas mereka-mereka yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat,” ujar Sahroni.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III itu menilai pemberantasan gengster penting dilakukan, khususnya terhadap kelompok anak muda yang melakukan aksi kriminal dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Sahroni juga menyoroti penanganan pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur. Menurutnya, ketentuan mengenai anak dalam sistem peradilan pidana perlu terus dikaji agar tidak menghambat proses penegakan hukum.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Warga Tangsel yang Mau Perpanjang SIM, Cek di Sini Lokasinya!

299 Akbar Budi

“Jangan selalu berpatokan kalau sudah ditangkap alasannya ini di bawah umur. Saya juga berpesan kepada DPR, khususnya nanti dalam pembahasan Undang-Undang Anak, jangan sampai berlandaskan umur nantinya bisa dilepas,” tegasnya.

Dia mengatakan Fraksi Partai NasDem akan turut mengawal pembahasan apabila diperlukan perubahan terhadap aturan terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana.

Selain soal gengster, Sahroni mengingatkan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Dia meminta aparat tidak memberikan perlakuan berbeda berdasarkan status sosial maupun ekonomi seseorang.

“Kedua, ada pihak-pihak yang merasa dekat dengan penegakan hukum yang mengkriminalisasi orang-orang yang lemah. Jadi, tadi saya katakan, tidak ada perbedaan orang yang menengah ke atas maupun bawah di hadapan hukum. Semua sama,” katanya.

Sahroni meminta polisi bersikap netral dan tidak pandang bulu dalam menangani perkara.

“Polisi tidak boleh pandang bulu. Sikapi hal-hal yang merusak tatanan kenyamanan masyarakat. Sikap netral ini penting karena di mata hukum semua orang sama. Tidak boleh memilah-milah antara kaya dan miskin,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan keyakinannya terhadap Kapolda Jabar yang baru, Irjen Pol Pipit Rismanto, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya yakin Kapolda yang baru ini memiliki integritas hebat dan kuat, bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat di Jawa Barat,” ucap Sahroni.

Lebih lanjut, Sahroni mengatakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran kepolisian harus diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Polisi diminta menjalankan kewenangannya untuk menangani berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat sesuai aturan hukum.

“Kapolri memberikan imbauan kepada seluruh Polda di seluruh Indonesia, lakukan apa yang harus dilakukan, lakukan apa yang menjadi tugasnya untuk memberantas mereka-mereka yang melakukan tindakan pidana,” tuturnya. ***