Polri dan Kejagung Terbitkan 334 SPDP Kasus Karhutla, Termasuk 93 Korporasi

TODAYNEWS.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 SPDP ditujukan kepada korporasi yang diduga melakukan pelanggaran terkait pencegahan karhutla.

Baca Juga

6 hari  lalu

JPU Nilai Pemeriksaan Penyidik dalam Sidang Bangun Paulus Belum Sentuh Substansi Perkara

102 Dhanis

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, ratusan SPDP tersebut merupakan hasil sinkronisasi data penegakan hukum antara Kejagung dan Polri.

“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data, Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” kata Dudung usai rapat bersama kementerian/lembaga terkait, Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut juga membahas kewajiban perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Santrawan Paparang Dorong Prabowo Hadirkan Keadilan dalam Persoalan Pertanahan

91 Gungde Ariwangsa

Pemerintah meminta seluruh perusahaan pemegang izin tersebut menjalankan kewajibannya untuk menjaga wilayah konsesi masing-masing agar tidak terjadi karhutla.

Selain penegakan hukum pidana, pemerintah juga melakukan pengawasan dan penindakan administratif terhadap badan usaha yang wilayahnya terdampak kebakaran.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam rapat tersebut melaporkan terdapat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan total luas area terbakar mencapai 33.514,01 hektare.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.

“Meliputi lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana,” kata Dudung.

Di sisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.

Dudung menilai berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus menjalankan penegakan hukum dan pengawasan terhadap penanganan karhutla.

Dia juga menegaskan bahwa kepemilikan HGU maupun PBPH bukan merupakan hak mutlak yang membebaskan perusahaan dari tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya.

Setiap perusahaan wajib memastikan wilayah yang dikelolanya terlindungi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Tanggung jawab tersebut mencakup upaya pencegahan agar kebakaran tidak terjadi.

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” katanya.