Anggota DPR Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial serta kemampuan daya beli masyarakat.

Anis menilai polemik PPN pembalut perlu menjadi momentum untuk mengukur sensitivitas sosial pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal. Pasalnya, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Soroti Besarnya Kerugian Negara Akibat Karhutla, Minta 32 Perusahaan Ditindak Tegas

105 Dhanis

“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis.

Ia menjelaskan, pengenaan PPN efektif 11 persen terhadap pembalut merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut tidak menutup ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi dampak kebijakannya.

Anis mengingatkan bahwa beban pajak konsumsi pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Dampaknya pun berbeda-beda, bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Apresiasi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 25,88 Kg Emas Senilai Rp 61,95 Miliar

121 Dhanis

Bagi keluarga berpenghasilan tinggi, tambahan biaya pembelian pembalut mungkin tidak terlalu terasa. Sebaliknya, pengeluaran rutin tersebut berpotensi menjadi beban bagi perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga.

“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Anis mendorong Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi produk sanitasi menstruasi. Menurutnya, produk tersebut termasuk kebutuhan esensial yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan.

Ia meminta kajian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Pemerintah juga perlu menghitung manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dihasilkan apabila fasilitas pembebasan pajak diberikan.

Anis menilai kebijakan fiskal yang baik tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara. Kebijakan tersebut juga harus mampu menghadirkan keadilan dan menjaga daya beli masyarakat.

“APBN memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita memahami pentingnya hal itu. Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada penjelasan mengenai status pembalut sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan perlakuan pajak yang lebih berkeadilan terhadap produk sanitasi menstruasi.

Anis juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata-mata ditentukan oleh pencapaian target penerimaan negara. Dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, juga perlu menjadi pertimbangan.

“Ukuran keberhasilan kebijakan fiskal bukan hanya tercapainya target penerimaan negara, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan tidak menambah beban masyarakat yang rentan. Perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa. Sudah semestinya kebutuhan dasarnya mendapatkan perhatian yang layak dari negara,” tutup Anis.