Jazilul Desak DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan Usai Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mendesak DPR segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Desakan ini muncul menyusul dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jazilul, kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya regulasi yang mengatur secara menyeluruh kewenangan penyadapan oleh aparat negara. Aturan itu diperlukan untuk memastikan penyadapan dilakukan berdasarkan hukum dan berada dalam pengawasan yang jelas.

Baca Juga

5 hari  lalu

Yusril Sebut Prabowo Tahu Jadi Korban Penyadapan dari Suyudi

95 Afrizal Ilmi

“Harus ada satu payung hukum yang mengatur seluruh aktivitas penyadapan, mulai dari siapa yang berwenang, kondisi seperti apa penyadapan boleh dilakukan, hingga siapa yang mengawasi,” kata Jazilul dalam keterangan yang diterima, Senin (9/11/2026).

Dia menilai pembahasan RUU Penyadapan tidak boleh terus tertunda. Terlebih, rancangan regulasi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2025.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan, di antaranya KUHAP dan Undang-Undang Intelijen Negara. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan harmonisasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pengamat Dorong Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Jokowi di Balik Kasus Penyadapan Prabowo

26 Dhanis

“Ini persoalan yang sangat serius. Jika Presiden saja bisa menjadi sasaran dugaan penyadapan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangan, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan transparan,” ujarnya.

Jazilul yang juga Ketua Fraksi PKB DPR RI itu mengingatkan, penyadapan tanpa dasar hukum dapat mengancam demokrasi dan hak privasi masyarakat. Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk menyasar lembaga sipil, partai politik, maupun tokoh masyarakat.

“Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru menjadi alat untuk melanggar privasi, mengintimidasi, atau membatasi kebebasan warga negara. Undang-undang harus mencegah kesewenang-wenangan,” tegasnya.

Jazilul juga meminta agar RUU Penyadapan mengatur secara tegas mekanisme perizinan melalui pengadilan atau court order. Selain itu, diperlukan lembaga pengawasan independen untuk memastikan setiap tindakan penyadapan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan mekanisme tersebut, penyadapan diharapkan hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan pelaksanaan tugas negara, bukan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

“Kewenangan penyadapan hanya boleh digunakan untuk penegakan hukum dan tugas negara sesuai mandat undang-undang, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” katanya.

Selain pembenahan regulasi, Jazilul menilai reformasi internal aparat penegak hukum dan intelijen juga perlu diperkuat. Menurut dia, aturan yang ketat harus diikuti peningkatan integritas sumber daya manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

“Pembentukan regulasi saja tidak cukup tanpa diimbangi perbaikan integritas SDM yang menjalankan kewenangan. Reformasi internal Polri harus dilanjutkan secara menyeluruh demi memperbaiki budaya organisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia juga turut mendorong audit terhadap penggunaan dan penguasaan teknologi penyadapan canggih. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah teknologi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara justru dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

Untuk itu, Jazilul memastikan Fraksi PKB di Komisi III DPR RI akan mendorong agar pembahasan RUU Penyadapan menjadi salah satu agenda prioritas legislatif.

“Kami di Komisi III DPR akan mendorong percepatan RUU Penyadapan ini agar kepastian hukum segera terwujud. Perlindungan hak privasi dan kedaulatan negara adalah amanat konstitusi yang wajib dijaga,” pungkasnya.