DPR Panggil Kapolri soal Penyadapan Ilegal

TODAYNEWS.ID — Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan langsung kepada Kapolri terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. DPR ingin mengetahui siapa pihak yang memerintahkan penyadapan tersebut sekaligus mengungkap motif di baliknya.

Rapat kerja bersama Kapolri dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Komisi III menegaskan pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah tersangka.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Minta Malaysia Kaji Ulang Keputusan Tak Masukkan Panjat Tebing di SEA Games 2027

74 Dhanis

“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, Komisi III baru dapat menggelar rapat pada Kamis karena masa persidangan DPR RI kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Dia akan memimpin langsung pertemuan tersebut bersama jajaran pimpinan Komisi III, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.

Selain mengungkap pihak yang terlibat, Komisi III juga ingin mengetahui motif di balik dugaan penyadapan. DPR turut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penghapusan data elektronik dalam perkara tersebut.

Baca Juga

5 hari  lalu

Gagal Kembalikan Mobil Dinas dan Laptop, Ketua KPU Langkat Resmi Dipecat DKPP

122 Dhanis

Habiburokhman menegaskan, seluruh rangkaian peristiwa harus diusut secara menyeluruh. Aparat penegak hukum diminta mengungkap setiap pihak yang bertanggung jawab agar tidak ada pelaku yang luput dari proses hukum.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazarudin Dek Gam, juga akan mendampingi agenda tersebut. Melalui rapat kerja itu, DPR berharap memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan penyidikan.

Habiburokhman memastikan Komisi III akan terus mengawal penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Dia menegaskan tidak boleh ada pihak yang menghindari pertanggungjawaban hukum.

“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas Habiburokhman.

Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Namun, jumlah tersebut kemudian disebut bertambah menjadi empat orang dalam pemberitaan E-Media DPR RI pada 6 November 2026.

Keempat tersangka tersebut disebut berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Meski demikian, penyidik masih perlu mengungkap dan membuktikan peran masing-masing tersangka dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Penggunaan sistem tersebut juga diduga tidak didasarkan pada proses penyelidikan atau penyidikan yang sah. Selain itu, penyidik menemukan dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan yang diperkirakan berlangsung sekitar Oktober 2026.

Temuan dugaan penghapusan data membuat perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penyadapan tanpa hak. Polisi juga mengusut dugaan akses ilegal dan penghilangan jejak elektronik.

Perkembangan terbaru muncul pada 8 November 2026 ketika Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk menangani perkara tersebut. Tim itu dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin.

Sebelumnya, Kapolri menegaskan perkara tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri.