Legislator Soroti Beberapa Pasal yang Perlu Diharmonisasi dalam Draft RUU Perampasan Aset

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menyoroti beberapa pasal dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang perlu diharmonisasi.

Salah satunya, kata legislator Fraksi Partai Golkar itu, terkait pasal yang mengatur mengenai kewajibannya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pelaksanaan UTBK SNBT Diwarnai Kecurangan, DPR Minta Panitia SNBT Perketat Pengawasan

50 Dhanis Iswara

“Antara lain draf Pasal 3 apakah kemungkinan paralel perampasan aset tidak menghapuskan kredensial audion, namun pada draf Pasal 7 justru mensyaratkan kondisi penuntutan yang tidak mungkin dilakukan, dua pasal ini dirasa kontradiktif dan perlu dibatasi, ” kata Benny pada Jumat (24/4/2026).

Ia juga menyoroti terkait aset yang tidak seimbang dengan pendapatan. Menurutnya perampasan aset ini jika tidak diatur dengan rasa kehati-hatian dapat menyasar kepada pihak-pihak lain yang bukan pejabat negara.

“Kemudian juga pada Pasal 5 tentang aset tidak seimbang dengan pendapatan tidak dibatasi hanya untuk pejabat negara, jika ini dibiarkan tentu akan menyasar pihak-pihak lain yang bukan pejabat negara,” jelas Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II itu.

Baca Juga

2 hari  lalu

IRGC Sita Dua Kapal Israel di Selat Hormuz

71 Dhanis Iswara

Kendati begitu, Benny mengapresiasi berbagai masukan dari sejumlah unsur terkait, hal ini menurutnya sebagai pengayaan dan juga bagian dari partisipasi bermakna dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.