Ada Anomali dalam Tata Kelola Alkes, 37 Layanan Kesehatan Kini Tertahan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ruyat, menyoroti adanya anomali dalam tata kelola alat kesehatan (alkes) yang dinilai bakal menghambat pemerataan layanan kesehatan di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Ruyat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan baru-baru ini, di mana ia mengungkapkan kekhawatirannya atas ketimpangan antara semangat pemerintah mendorong pemerataan layanan kesehatan dengan realitas birokrasi di lapangan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kebijakan Penahanan Harga BBM Non Subsidi Dinilai Berisiko bagi Kesehatan Pertamina

92 Dhanis Iswara

Menurutnya di saat pemerintah tengah gencar mendorong pemerataan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-nefrologi (KJSU), namun di sisi lain terdapat hambatan administratif yang signifikan dan merugikan masyarakat.

“Terdapat 37 layanan krusial seperti cath lab, kemoterapi, dan radioterapi yang tertahan akibat belum selesainya kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Ruyat.

Selain hambatan kerja yang sama dengan BPJS, ia juga mengungkapkan adanya ratusan unit alat kesehatan mahal, seperti mamografi, yang hingga kini belum dikeluarkan perizinannya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Komisi IX Tuntut Kemnaker untuk Terus Mengawal Kasus Eks Karyawan Merpati Nusantara Airlines

79 Dhanis Iswara

Kondisi ini dinilai Legislator Fraksi PKS itu sangat ironis mengingat kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut sangat tinggi.

Untuk itu, Ruyat secara tegas meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat langkah strategis dalam mengatasi hambatan ini dan memecah kebuntuan ego sektoral antar lembaga.

Dia juga mendesak agar Kemenkes segera bertindak agar alat kesehatan yang sudah dibeli tidak menjadi mubazir.

“Bagaimana Kemenkes akan memecah kebuntuan ego sektoral antar lembaga ini agar alkes tidak mangkrak menjadi pajangan di rumah sakit?” tegas Ruyat.