Legislator Sebut Usulan Yusril soal Ambang Batas Parlemen Pernah Dibahas di Komisi II

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menanggapi soal usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengenai penetapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Menurutnya, pernyataan Yusril yang mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI disesuaikan dengan setiap partai politik peserta pemilu legislatif pernah menjadi bahan pembahasan oleh Komisi II.

Baca Juga

5 hari  lalu

22.051 Jemaah Haji Indonesia Telah Diberangkatkan, Kemenhaj Tegaskan Bahaya Haji Illegal

62 Akbar Budi

Termasuk terkait batas minimal kursi dan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD), serta kemungkinan penggabungan partai untuk membentuk fraksi.

“Argumentasi seperti yang disampaikan oleh Prof Yusril telah lama juga menjadi bahan diskusi kami, mengenai batas minimum dan/atau dasar kebutuhan AKD tersebut, termasuk penggabungan berbagai partai untuk membentuk fraksi,” kata Irawan, mengutip Sabtu (2/5/2026).

Sementara mengenai parliamantary threshold, kata Irawan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Baca Juga

4 hari  lalu

KRL Tertabrak KA Jarak Jauh di Bekasi Timur, Penumpang Panik Berhamburan

109 Azis Arriadh

“Jadi besarannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang yakni presiden dan DPR. Penentuan besarannya tentu harus memiliki basis dan argumentasi konstitusional,” lanjut Irawan.

Menurut Irawan, AKD di DPR tidak terbatas pada komisi saja, tetapi juga mencakup berbagai badan dan mahkamah dewan yang saat ini masih dalam tahap penghitungan dan kajian lebih lanjut.

“Kalau basisnya AKD, mungkin saja anggota DPR RI dari suatu partai yang dibutuhkan adalah minimum sekitar 2-3 kali kebutuhan AKD. Jadi equivalent berapa persen threshold sedang disimulasikan,” jelasnya.

Irawan juga menekankan pentingnya efektivitas dukungan politik di parlemen guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

“Termasuk efektifitas dukungan partai di parlemen untuk membentuk dan mengefektifkan pemerintahan presidensil. Jadi jumlah kursi suatu fraksi juga jangan pas-pasan,” tambahnya.

Seperti diketahui, bahwa sebelumnya Yusril mengusulkan agar jumlah komisi di DPR dijadikan acuan dalam menentukan ambang batas parlemen. Saat ini, DPR memiliki 13 komisi, sehingga setiap partai diusulkan minimal memiliki jumlah kursi yang setara.

“Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah, itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril, pada Kamis (30/4).

Yusril juga menyampaikan bahwa partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut dapat membentuk koalisi dengan total minimal 13 kursi atau bergabung dengan fraksi yang lebih besar.

“Dengan demikian, tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua,” kata Yusril.