KPK Periksa 4 dari 9 Saksi Swasta Kasus Korupsi Dana BNPB

TODAYNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat dari sembilan pihak swasta yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana, Senin (9/11/2026).

Sementara itu, lima saksi lainnya belum diketahui kehadirannya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga

5 hari  lalu

SBY Prihatin, Konstelasi Politik Indonesia Dinilai Makin Liar

79 Afrizal Ilmi

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sembilan saksi yang dipanggil terdiri atas AS dan J dari pihak swasta. Selain itu, penyidik memanggil sejumlah pengurus perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Mereka yakni IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bimantoro Tekankan Profesionalitas Polri dalam Mengusut Kasus Penyadapan Prabowo

24 Dhanis

Selanjutnya, KPK memanggil KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, hanya empat saksi yang tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan. Mereka adalah AS, KAG, RN, dan CM, sedangkan lima saksi lainnya belum diketahui apakah hadir atau tidak.

Pemanggilan para saksi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka adalah BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung masih menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menduduki jabatan tersebut.

Empat tersangka lainnya yakni GPS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.

Dalam proses penyidikan, KPK turut menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, hingga aset kripto.

Rinciannya terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan uang tunai Rp3,35 miliar. Penyidik juga menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta serta tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta.

Selain itu, KPK mengamankan aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Seluruh barang tersebut menjadi bagian dari bukti yang dikumpulkan penyidik dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB.

KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyidikan perkara tersebut.

Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan unsur prajurit TNI dalam perkara korupsi dana siap pakai BNPB.

Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Surat tersebut berkaitan dengan dua prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.