Komisi X Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas Rp357,77 Miliar

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad mendukung penuh usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Dia menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus dimaksimalkan untuk penguatan dan pengembangan literasi.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Dorong Kementerian Imipas Bersih-bersih Aparat Bermasalah

85 Dhanis Iswara

Sebelumnya, Perpusnas memperbaiki usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Keuangan, semula Rp204,04 miliar menjadi Rp357,77 miliar untuk penguatan layanan, transformasi digital, dan ekosistem literasi.

Usulan penambahan anggaran untuk memperluas akses membaca bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran kemudian kelompok-kelompok yang sangat rentan. Total anggaran yang dibutuhkan Perpusnas pada 2026 sebesar Rp725,50 M

Habib Syarief mengatakan, kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pengembangan institusi perpustakaan, penambahan kuantitas dan kualitas koleksi buku, serta peningkatan kapasitas pustakawan, tidak boleh direduksi maknanya sekadar sebagai beban pengeluaran bagi negara.

Baca Juga

4 hari  lalu

Anggaran 2027 Kemendikdasmen Jangan Hanya Fokus pada Sarana Prasarana

118 Akbar Budi

Anggaran untuk sektor perpustakaan harus senantiasa dikonseptualisasikan sebagai investasi jangka panjang. Setiap rupiah yang dialokasikan negara untuk menyalakan pelita literasi akan memberikan tingkat pengembalian yang tidak ternilai, yakni lahirnya generasi penerus yang berdaya saing global, berintegritas, dan tidak mudah dimanipulasi oleh pusaran zaman.

“Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpusna, ” terang Habib Syarief.

Menurut dia, sangat disayangkan apabila di kemudian hari, program-program esensial yang menyentuh langsung denyut nadi kecerdasan masyarakat, seperti pemerataan distribusi buku ke pelosok daerah atau pelatihan literasi, harus terhambat, menyusut, atau bahkan menghilang akibat kebijakan rasionalisasi anggaran.

Legislator asal Dapil Jawa Barat I itu mengatakan, semua pihak harus memiliki kesadaran kolektif bahwa memangkas anggaran perpustakaan sama halnya dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa kita sendiri.

“Mari kita pastikan bahwa Republik ini terus bertumbuh tidak hanya dengan jembatan beton yang kokoh, tetapi juga dengan jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-cita luhurnya,” ucapnya.

Habib Syarief menambahkan, Indonesia masih menghadapi ketimpangan informasi. Buku-buku berkualitas dan fasilitas literasi modern sering kali berpusat secara eksklusif di kota-kota metropolitan, khususnya di Pulau Jawa.

“Sementara anak-anak bangsa yang menetap di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih harus bergulat dengan kelangkaan bahan bacaan. Sentralisasi pengetahuan ini merupakan sebentuk ketidakadilan sosial yang mencederai amanat konstitusi,” tegasnya.