Kebakaran TNBTS Capai 520 Hektare, Komisi IV DPR Cecar Lemahnya Pengawasan

TODAYNEWS.ID – Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, kian meluas. Data sementara yang telah diverifikasi mencatat sekitar 520 hektare kawasan konservasi terdampak kobaran api.

Bencana yang terus berulang ini memicu sorotan tajam dari sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI. Lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan dalam penerapan aturan di kawasan konservasi dinilai menjadi akar masalah utama.

Baca Juga

5 hari  lalu

Ancaman Krisis Air Pertanian, Komisi IV DPR Desak Langkah Mitigasi Cepat Pemerintah

109 Dhanis Iswara

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyoroti kinerja petugas lapangan dan penegakan regulasi yang dianggap belum optimal. Menurutnya, insiden ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan area terlarang atau rawan kebakaran.

“Ada kelemahan pengawasan di hutan konservasi, kelemahan dari petugas, serta aturan yang tidak dijalankan atau diterapkan dengan benar,” ujar Usman, Senin (10/8/2026).

Kekhawatiran serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv. Ia mengingatkan bahwa titik api yang tidak segera dikendalikan berpotensi merusak ekosistem pohon-pohon tua berusia ratusan tahun, sekaligus memukul sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal Bromo.

Baca Juga

1 hari  lalu

Hanura Ogah Ambil Pusing soal Ambang Batas Parlemen

54 Akbar Budi

Rajiv menekankan kepada aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah untuk tidak sekadar fokus pada proses pemadaman, tetapi juga mengusut tuntas penyebab munculnya titik api secara ilmiah dan transparan.

“Pemerintah dan penegak hukum harus memeriksa titik awal api, aktivitas warga atau wisatawan, kondisi cuaca, hingga potensi kelalaian maupun kesengajaan. Jika ditemukan unsur pidana atau pembiaran, pihak bertanggung jawab wajib diproses hukum,” tegas Rajiv.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai meluasnya kebakaran di TNBTS menjadi sinyal darurat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana, khususnya menyongsong puncak musim kemarau.

Meski mengapresiasi kerja keras tim pemadam di lapangan, Johan mempertanyakan kesiapan infrastruktur pencegahan dan deteksi dini yang dimiliki pengelola kawasan.

“Pemerintah perlu mengevaluasi total apakah sistem deteksi dini, patroli rutin, kesiapan personel, ketersediaan sumber air, hingga koordinasi antarinstansi sudah berjalan efektif di lapangan,” pungkas Johan.

Selanjutnya, Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina, juga mendorong Kementerian Kehutanan bersama pengelola kawasan untuk memperkuat langkah pencegahan melalui pemanfaatan teknologi pemantauan, patroli pada kawasan rawan kebakaran, serta penataan kembali prosedur pengawasan aktivitas wisatawan.

Menurutnya, pasca kebakaran di TNBTS diperlukan rehabilitasi kawasan terdampak dan mesti segera dipersiapkan secara terukur.

“Karhutla harus kita selesaikan bersama, mulai dari pemadaman, pencegahan hingga pemulihan ekosistem. Pemerintah perlu terus diperkuat agar memiliki teknologi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai untuk menjaga kawasan konservasi strategis seperti Bromo Tengger Semeru,” pungkas Nevi.