Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin rapat terbatas membahas penataan kawasan dan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). (Foto: Pemprov DKI Jakarta) TODAYNEWS.ID – Penataan kawasan perdagangan Tanah Abang akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan penghasilan pedagang dan warga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pembenahan kawasan tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah.
Pembenahan mencakup pengaturan parkir, penertiban aktivitas ilegal, pengelolaan sampah, serta perbaikan fasilitas pendukung. Langkah tersebut diarahkan agar penataan kawasan berjalan seiring dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Pramono menilai penertiban perlu disertai solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan di Tanah Abang. Tindakan berlebihan tanpa menyiapkan alternatif bagi pedagang dinilai berpotensi membuat persoalan yang sama kembali muncul.
Pelaksanaannya melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Koordinasi lintas instansi diperlukan karena persoalan kawasan tidak hanya menyangkut perdagangan, tetapi juga transportasi dan ketertiban.
Pengelolaan sampah turut menjadi perhatian melalui fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Kesiapan sarana pendukung menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjalankan penataan secara bertahap.
Arahan itu disampaikan Pramono seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Pertemuan tersebut menjadi ratas kedua yang digelar langsung di tingkat kecamatan setelah Kembangan, Jakarta Barat.
Tanah Abang memiliki kebutuhan penanganan yang beragam karena mempertemukan pusat perdagangan, perkantoran, transportasi, dan permukiman. Menurut Pramono, kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah pembenahan.
“Dalam rapat juga disetujui untuk penataan kawasan Tanah Abang, baik itu Blok A, B, C, D, E, F, hal yang berkaitan dengan parkir liar, hal yang berkaitan dengan premanisme, penjualan obat-obatan, dan sebagainya,” ujar Pramono.
Ia mengingatkan agar penertiban tetap memperhatikan penghidupan warga. “Karena saya meyakini kalau dilakukan dengan kekerasan atau tindakan berlebihan tetapi tidak disiapkan untuk para pedagang atau masyarakat itu tetap bisa mencari periuk nasinya, pasti akan kembali lagi,” tegasnya.
“Jadi saya memutuskan mereka mulai kita tata secara gradual, termasuk parkir, yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat itu tidak kehilangan periuk nasinya,” katanya.
Selain penataan kawasan perdagangan, ratas membahas pengendalian banjir, keselamatan pejalan kaki, dan fasilitas pendidikan. Untuk mengurangi genangan, Pemprov DKI memutuskan pemasangan turap (sheet pile) dan parapet di Kali Krukut, pengadaan pompa air bergerak, serta kelanjutan pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran mikro. Penanganan menyasar sejumlah kawasan rawan, termasuk Karet Tengsin, Petamburan, dan Bendungan Hilir.
“Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan pengendalian banjir di Kali Krukut yang tadi kita putuskan untuk dipasang sheet pile, serta parapet, dan kemudian juga pengadaan pompa air mobile di tempat itu,” jelas Pramono.
Pembahasan keselamatan pejalan kaki mencakup usulan pembangunan trotoar dan penandaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Jalan Kampung Bali XXV. Pramono meminta rencana tersebut ditinjau kembali agar pembangunan fasilitas pejalan kaki tidak mengganggu fungsi saluran air.
“Problemnya adalah kalau dibuatkan pedestrian, pedestrian-nya di atas sungai, dan untuk itu saya tidak setuju,” ujarnya.
Pemprov DKI akan mengkaji alternatif berupa penyesuaian lebar jalan dan penerapan lalu lintas satu arah. Penataan pohon di sepanjang ruas jalan juga masuk dalam pembahasan.
Untuk memenuhi kebutuhan sekolah menengah pertama negeri, Pramono mengarahkan pengembangan sekolah negeri terpadu di Kelurahan Petamburan. Rencana ini mencakup pemanfaatan sejumlah lahan fasilitas pendidikan yang berdekatan.
Lahan SDN Petamburan 05 dan 07 direncanakan digabungkan dengan fasilitas pendidikan terdekat menjadi kawasan sekolah seluas sekitar 6.900 meter persegi. Bangunannya dirancang memiliki lima hingga enam lantai, dengan sebagian area digunakan untuk sarana olahraga.
“Kita akan gabungkan menjadi 6.900 meter persegi, 5 atau 6 tingkat ke atas, bawahnya digunakan sebagian untuk sarana-prasarana olahraga, dan saya minta untuk dimasukkan dalam tahun anggaran 2027 dan harapannya selesai apakah di 2028 atau paling lama 2029,” ujar Pramono.
Pramono juga menyebut pembahasan kebijakan sekolah swasta gratis bersama DPRD masih dalam tahap finalisasi. “Sekaligus ada permintaan untuk sekolah swasta gratis, tetapi memang sekarang ini sedang finalisasi dengan DPRD untuk sekolah gratis, nanti kalau sudah diketok baru akan kami sampaikan kepada publik,” katanya.
Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami menyatakan jajarannya siap menindaklanjuti arahan tersebut. Penataan kawasan dan penanganan persoalan sosial menjadi bagian dari langkah yang akan dijalankan di tingkat kecamatan.
Dwiarti menjelaskan, sarana dan prasarana akan disiapkan terlebih dahulu sebelum masyarakat dilibatkan dalam program pemerintah. Kesiapan fasilitas menjadi dasar untuk menentukan pola pelibatan warga.
“Nantinya itu akan dipersiapkan dulu sarana prasarana-nya, nanti baru kita akan punya pola untuk bisa merangkul atau menggandeng yang bersangkutan untuk bisa ikut dalam program-program Pemprov DKI,” ujar Dwiarti.