DPR Minta Kementan Gandeng Polisi Buru Para Mafia Beras Oplosan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, merespons tegas soal pengungkapan kasus beras premium abal-abal yang ditemukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia menilai praktik manipulasi kualitas beras tersebut sebagai bentuk penipuan serius yang merugikan masyarakat luas. Kondisi ini menyebabkan harga beras melonjak tidak wajar, karena masyarakat membeli produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.

Baca Juga

4 hari  lalu

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Ilegal di Cilacap

74 Azis Arriadh

Hindun menegaskan bahwa praktik tersebut bukan sekadar pengoplosan biasa, melainkan sudah masuk kategori kejahatan yang terorganisir.

“Masyarakat telah dibohongi. Mereka membayar mahal untuk beras yang kualitasnya tidak sesuai. Ini sangat merugikan dan tidak bisa ditoleransi,” tegas Hindun, pada Jumat (24/4/2026).

Sebagai informasi, dalam temuan Kementan, sejumlah beras yang dijual dengan label premium diketahui memiliki kualitas rendah, dengan tingkat pecahan yang jauh di atas standar beras premium.

Baca Juga

3 jam  lalu

KPK Periksa Agen Travel Haji, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Rp622 Miliar

30 Afrizal Ilmi

Oleh karena itu, Hindun mendesak Kementan untuk bertindak lebih tegas terhadap para pelaku yang disebut sebagai mafia beras.

Menurutnya, praktik ini berpotensi merusak stabilitas harga pangan sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap distribusi bahan pokok.

Lebih lanjut, ia meminta agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada pengungkapan semata. Hindun mendorong adanya kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan pelaku.

“Harus ada langkah konkret dan tegas. Kementerian Pertanian perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak para mafia beras ini sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi dan kualitas beras harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional,” pungkasnya.