DPR Kaget Dirut PT Pos Mundur Setelah 3 Bulan Menjabat

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan bahwa pihaknya tindak ingin berspekulasi mengenai pengunduran diri Direktur utama (Dirut) PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph, setelah menjabat selama kurang dari tiga bulan.

“Kami tidak mau berspekulasi dengan berita-berita yang ada di sosial media dan lain-lain,” kata Adi sapaannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga

2 jam  lalu

DPR Pertanyakan Lonjakan Biaya Haji, Dorong Negosiasi Ulang dengan Saudi

28 Dhanis Iswara

Sebagai informasi, Daud Joseph diangkat sebagai Dirut PT Pos berdasarkan keputusan para pemegang saham Nomor 168 Tahun 2026/SK.065/DI-DAM/DO/2026 tanggal 11 Maret 2026.

Padahal kata Adi, sebelum Daud Joseph mengundurkan diri pada 2 Juni 2026, pihaknya seminggu sebelumnya telah melangsungkan rapat dengar pendapat (RDP) perdana bersama Dirut PT Pos di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

“Jadi sebelum kami menerima berita Dirut PT Pos mengundurkan diri, kira-kira seminggu sebelumnya baru saja rapat di Komisi VI. Mungkin teman-teman media juga mengikuti,” ujar Adi.

Baca Juga

6 hari  lalu

DPR Dorong Pemerintah Jadikan ‘Green Jobs’ Strategi Utama Lapangan Kerja Baru

101 Dhanis Iswara

Sebab itu, Adi mengaku bahwa dirinya bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi VI DPR lainnya sangat terkejut atas pengunduran diri Daud Joseph dari jabatannya sebagai Dirut PT Pos Indonesia

“Nah, kami terus terang agak kaget karena bapak Dirut ini juga relatif baru ditugasi sebagai Dirut PT Pos,” ujarnya.

Adi menambahkan, bahwa Komisi VI akan segera memanggil Badan Pengelola (BP) BUMN maupun Danantara guna mendapatkan klarifikasi resmi mengenai situasi ini.

“Nah, kami belum sempat rapat lagi dengan BP BUMN atau Danantara. Nanti kami akan segera bertemu dengan BP BUMN dan Danantara untuk menanyakan kalaupun betul itu beritanya,” katanya.

Kendati demikian, Adi menekankan bahwa operasional PT Pos Indonesia tidak boleh terganggu atas pengunduran Daud Joseph.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu posisi strategis tersebut harus segera diisi oleh figur yang kompeten.

“Ya PT Pos juga tetap harus berjalan, harus segera ada penggantinya. Nah, ini apa yang menjadi rencana dari Danantara, kami belum dengar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar proses penyaringan dan pemilihan pengganti Daud Joseph dilakukan secara ketat melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) guna memastikan rekam jejak yang bersih dan kemampuan yang sesuai.

“Pasti. Pasti semua penetapan, apa, pemilihan direksi BUMN semua melalui fit and proper test, pasti dilihat latar belakangnya, rekam jejaknya, sehingga tidak salah pilih. Harus orang yang tepat ditempatkan di bidangnya masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan, mengatakan bahwa pengunduran diri Daud Joseph dari jabatannya murni karena alasan pribadi.

“Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan,” kata Iwan dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management dan Communications Rohan Hafas, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil Daud setelah melakukan asesmen mendalam terhadap kondisi internal perusahaan.

“Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental. Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya,” kata Rohan dalam keterangan resmi, Jumat (3/6/2026).

Rohan menjelaskan, dari hasil uji tuntas (due diligence) yang dilakukan Danantara, ditemukan berbagai persoalan keuangan hingga tata kelola perusahaan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan dan menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Saat ini, temuan tersebut tengah ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi mendalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Yang perlu dipahami, PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun,” pungkas Rohan.