DPR Pertanyakan Lonjakan Biaya Haji, Dorong Negosiasi Ulang dengan Saudi

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti lonjakan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027 yang mencapai Rp107,34 juta.

Kenaikan yang hampir menyentuh angka Rp20 juta dari tahun sebelumnya tersebut dinilai belum final dan masih sangat mungkin untuk ditekan agar tidak membebani jemaah.

Baca Juga

1 minggu  lalu

China Resmikan Rute Pelayaran Nol Karbon Antarmoda Laut-Sungai Pertama

106 Azis Arriadh

Marwan menilai struktur biaya yang diajukan pemerintah memang disusun berdasarkan asumsi yang masuk akal, terutama terkait volatilitas kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi.

Kendati demikian, Komisi VIII DPR mengingatkan bahwa rasionalitas angka tersebut tidak serta-merta bisa langsung disetujui tanpa adanya koreksi.

Ia menegaskan bahwa ruang efisiensi masih terbuka lebar, terutama melalui pendekatan negosiasi langsung dengan pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga

5 hari  lalu

Hadapi ‘Godzilla El Nino’, DPR Minta APBN Pertanian 2027 Fokus ke Optimalisasi Lahan

89 Dhanis Iswara

Menurutnya, keberhasilan diplomasi biaya ini akan sangat menentukan apakah usulan anggaran tersebut bisa dipangkas atau justru menjadi beban tetap bagi calon jemaah.

“Kementerian Haji sudah mengusulkan pembiayaan penyelenggaraan haji untuk tahun 2027 (1447 Hijriah) di Komisi VIII. Besaran yang diajukan itu Rp107.340.172,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (7/7/2026) malam.

Ia menambahkan, lonjakan biaya ini tidak lepas dari tekanan nilai tukar mata uang yang digunakan sebagai acuan.

“Nilai tukar terhadap Dolar Amerika dipatok Rp17.500 dan Riyal Arab Saudi menjadi Rp4.666,” jelasnya.

Ia menambahkan, lonjakan biaya ini tidak lepas dari tekanan nilai tukar mata uang yang digunakan sebagai acuan.

“Nilai tukar terhadap Dolar Amerika dipatok Rp17.500 dan Riyal Arab Saudi menjadi Rp4.666,” jelasnya.

Selain masalah kurs, DPR juga memberikan perhatian serius terhadap skema komposisi pembiayaan yang diusulkan pemerintah.

Pemerintah mengusulkan porsi yang mendekati 50:50 antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah dan nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Untuk itu, Komisi VIII DPR menilai, keseimbangan antara kemampuan jemaah dan keberlanjutan dana haji harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan lanjutan.

Di tengah dinamika tersebut, Marwan tetap menyimpan optimisme bahwa biaya haji 2027 dapat ditekan mendekati angka tahun sebelumnya.

“Kami di Komisi VIII masih percaya angka ini masih bisa turun, paling tidak seperti tahun lalu sekitar Rp87 jutaan,” pungkas Marwan.