Bawaslu Ajak Mahasiswa Jadi Agen Literasi Digital

TODAYNEWS.ID – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi, mendorong transformasi digital dalam pengawasan pemilu agar tidak lagi hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi mampu membaca dan memetakan potensi risiko sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Puadi dalam kegiatan Bawaslu Kampus Connect yang diselenggarakan di Aula Lantai 4 FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu (12/8/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Kebakaran TNBTS Capai 520 Hektare, Komisi IV DPR Cecar Lemahnya Pengawasan

67 Dhanis Iswara

Puadi menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital menuntut Bawaslu untuk membangun sistem pengawasan yang semakin berbasis data, risiko, dan terintegrasi.

“Pengawasan ini harus bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran yang terjadi menuju kemampuan bagaimana membaca potensi risiko sebelum pelanggaran itu terjadi,” ujar Puadi.

Menurutnya, pengawasan pemilu ke depan tidak cukup hanya mengandalkan metode konvensional. Transformasi digital menjadi kebutuhan, terutama di tengah cepatnya penyebaran informasi di ruang digital, termasuk hoaks yang dapat menyebar dalam waktu sangat singkat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Ingin Ikut Upacara 17 Agustus di Istana? Dibuka Mulai Hari Ini, Simak Cara Daftarnya

104 Azis Arriadh

“Jadi ke depan ini tugas dan pengawasan Bawaslu tidak hanya mengandalkan pengawasan klasik yang sifatnya konvensional,” kata Puadi.

Puadi menegaskan, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu harus tetap ditempatkan sebagai instrumen, bukan tujuan utama.

Karena itu, pengembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, perlindungan warga negara, serta keadilan.

Ia pun mengutip pemikiran Lawrence Lessig mengenai code as regulation yang menjelaskan bahwa arsitektur teknologi dapat memengaruhi perilaku manusia. Menurutnya, desain sebuah platform menentukan apa yang mudah dilakukan, apa yang dibatasi, serta informasi apa yang mudah maupun sulit diakses.

“Teknologi adalah satu instrumen, bukan tujuan. Kita tidak boleh mengejar kecanggihan teknologi dengan mengorbankan prinsip demokrasi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Puadi menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi pengawasan pemilu. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi dan konsumen informasi, tetapi juga sebagai agen literasi digital, produsen informasi, sekaligus agen perubahan.

Untuk itu, ia mengajak mahasiswa dapat berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun ekosistem digital yang sehat dalam penyelenggaraan pemilu.

“Mahasiswa ini tidak hanya sebagai pengguna media elektronik saja, tetapi juga sebagai agen literasi, agen digital, dan agen perubahan yang ikut berpartisipasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu ke depannya,” seru Puadi.