Anwar Sadad dan Staf Mangkir, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ulang 16 November

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI Anwar Sadad dan stafnya, Bagus Wahyudyono, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019–2022.

Keduanya telah menyampaikan alasan ketidakhadiran kepada penyidik. Anwar Sadad berhalangan hadir karena memiliki agenda reses. Sementara itu, Bagus Wahyudyono tidak dapat memenuhi panggilan lantaran kondisi kesehatannya belum memungkinkan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Abdullah PKB Minta Polri Ungkap Tuntas Aktor di Balik Dugaan Penyadapan Prabowo

27 Dhanis

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut pada Senin (9/11/2026).

“Di mana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses, dan saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” ungkap Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Atas ketidakhadiran tersebut, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudyono pada Senin, 16 November 2026. Pemeriksaan akan kembali dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Keterangan Terdakwa Bangun Paulus Dinilai Berbeda dengan Fakta Persidangan, JPU Siapkan Tuntutan

76 Dhanis

Budi berharap kedua tersangka dapat memenuhi panggilan berikutnya agar proses penyidikan perkara tersebut segera rampung.

“Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik, karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” imbaunya.

Budi menjelaskan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah pokmas Jatim. Dari jumlah tersebut, satu tersangka telah meninggal dunia sehingga penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Selain itu, delapan tersangka telah ditahan, empat orang sedang menjalani proses persidangan, dan empat lainnya telah berstatus terpidana setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Untuk itu, kami kembali ingatkan agar saudara AS maupun saudara BGS pada Senin depan, untuk dapat hadir pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik supaya perkara ini juga bisa segera kita tuntaskan,” tegas Budi.

Diduga Terima Uang Ijon Rp8,4 Miliar

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menahan empat tersangka dari pihak swasta yang diduga memberikan uang ijon untuk pengurusan dana hibah pokmas Jatim kepada Anwar Sadad.

Salah satunya Moch. Mahrus (MM), yang disebut sebagai pengelola dana hibah pokmas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Budi Prasetyo mengungkapkan, Mahrus diduga memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, serta membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya untuk Anwar Sadad.

“Saudara MM diduga memberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya,” beber Budi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026) malam.

Tak hanya itu, Mahrus juga diduga membiayai pendirian usaha stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) untuk Anwar Sadad. Pembayaran berbagai pemberian tersebut dilakukan melalui Bagus Wahyudiono selaku staf Anwar Sadad.

Seluruh pemberian itu diduga bertujuan untuk memperoleh alokasi dana hibah pokmas sebesar Rp83,4 miliar.

“Saudara MM merupakan satu dari sepuluh tersangka selaku pemberi pada klaster penerima saudara AS dan BGS,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Rabu (22/7/2026), KPK juga telah menahan tiga tersangka dari pihak swasta. Mereka adalah Achmad Yahya (AY) dan M. Fathullah (MF) dari Kabupaten Pasuruan serta Ra. Wahid Ruslan (RWR) dari Kabupaten Bangkalan.

Ketiganya diduga memberikan uang ijon dana hibah sebesar Rp6,9 miliar. Pemberian tersebut disebut sebagai ijon tahap kedua kepada Anwar Sadad.

Dengan demikian, Anwar Sadad diduga menerima aliran uang ijon pengurusan dana hibah dengan total mencapai Rp8,4 miliar. Selain uang tersebut, dia juga diduga menerima emas logam mulia seberat 1 kilogram dan sejumlah pemberian lainnya dari Moch. Mahrus.

Atas perbuatannya, Mahrus dan tiga tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.