Laporan: Afrizal Ilmi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Dok. Sekretariat Negara) TODAYNEWS.ID — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Konfirmasi itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar, pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin menuruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut. Namun, ia tidak merinci isi saran yang disampaikan Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.
“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh