Laskar Gajah Nusantara Beri Tanggapan Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Wapres RI

TODAYNEWS.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat tersebut berlangsung saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menanggapi hal itu, Ketua Team Garuda 08 sekaligus pendiri Laskar Gajah Nusantara, Bung Sammy menilai bahwa langkah yang dilakukan Wapres patut dihormati, hal ini demi keamanan dan ketentraman di tengah situasi politik saat ini.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Siapkan 400 Sarjana Jadi Pemimpin Masa Depan Lewat Program P3MDI

29 Dhanis

“Saya Mengapresiasi keputusan mas Gibran untuk mengambil langkah mundur dari jabatan Wakil Presiden demi meredam situasi dan kondisi yang semakin mengarah kepada perpecahan di antara anak bangsa,” tegas Sammy.

Dirinya juga menilai sikap yang ditunjukkan Gibran merupakan sikap dewasa dalam menyikapi persoalan politik saat ini.

”Sikap kenegarawan dan legowo yang di ambil oleh Mas Gibran menggambarkan sikap kesatria dan kedewasaan berpolitik dari mas Gibran, dan ini membuat rencana besar penggulingan Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

74 Aksi Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, Gema Keadilan Sampaikan Lima Tuntutan

16 Afrizal Ilmi

”Jadi kami sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh mas Gibran Rakabuming Raka,” tutup Bung Sammy.

Perlu diketahui, keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. ***