DPR Buka Peluang Tindak Lanjuti Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

TODAYNEWS.ID – Pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti laporan pengusulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait surat keterangan (suket) ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, proses tersebut kata Puan, akan dilakukan dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Baca Juga

23 jam  lalu

Pengamat Ungkap Dua Skenario Politik Prabowo Jika Gibran Tersingkir

18 Dhanis

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan yang disampaikan sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi.

Akan tetapi, pembahasan laporan tersebut baru akan ditindaklanjuti setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Irma Suryani Kritik PPN Pembalut: Jangan Bebani Perempuan

36 Dhanis

Puan menegaskan, setiap proses yang berkaitan dengan pengusulan hak menyatakan pendapat harus mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak boleh keluar dari koridor konstitusi.

“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.

Puan menambahkan, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan yang telah dihimpun dari anggota DPR dari masing-masing fraksi maupun Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” jelas Puan.

Dengan demikian, tindak lanjut laporan pengusulan HMP tersebut masih akan melalui pembahasan internal DPR dengan mempertimbangkan mekanisme dan aturan konstitusi yang berlaku.