ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Raffi Ahmad Senilai Rp14,69 Miliar

TODAYNEWS.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Berdasarkan data pengadaan pemerintah, nilai kontrak perusahaan tersebut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar.

Baca Juga

6 hari  lalu

Bahlil Ungkap Rencana Prabowo Bangun Storage Minyak di Sumatra

90 Dhanis

Dalam keterangannya, Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut berasal dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercatat dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data tersebut, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket jasa influencer pada 2024. Sementara KKP mengadakan tiga paket serupa pada 2025 hingga 2026 melalui sejumlah satuan kerja di lingkungan kementerian tersebut.

Pengadaan itu mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah.

Baca Juga

3 jam  lalu

Setahun Pascabencana Sumatra, Prabowo Evaluasi Progres Pemulihan

4 Dhanis

ICW merinci, lima paket pengadaan Kemendikbudristek terdiri atas penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, dan Instagram Story senilai Rp575,65 juta.

Selain itu, terdapat paket event attendance senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok @raffinagita1717 sebesar Rp144,42 juta.

Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP masing-masing meliputi influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3,59 miliar.

Kemudian, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senilai Rp3,6 miliar pada 2025. KKP juga mengadakan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap senilai Rp3,6 miliar pada 2026.

Dengan demikian, total kontrak dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

ICW juga menelusuri keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Sementara itu, Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Atas temuan tersebut, ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh Kemendikbudristek dan KKP. Persoalan itu mencakup konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, manfaat pengadaan, persaingan penyedia, penggunaan anggaran untuk promosi kekuasaan, hingga potensi konflik kepentingan.

ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran

Persoalan pertama yang disoroti ICW adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

ICW mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dan meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, menurut ICW, pengadaan jasa influencer justru tetap dilakukan dengan nilai kontrak yang besar. KKP tercatat mengadakan dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 senilai total Rp7,2 miliar.

Pada 2026, KKP kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.

ICW juga mengaitkan persoalan itu dengan tekanan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Selain itu, ICW menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan tersebut, menurut ICW, turut memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di tengah kondisi tersebut, ICW mempertanyakan pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717. Nilai tersebut dibandingkan dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungan ICW hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.

Manfaat Jasa Influencer Dinilai Belum Terukur

Persoalan kedua berkaitan dengan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.

ICW mempertanyakan alasan kementerian masih menggunakan jasa influencer, sementara masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri. Fasilitas tersebut mencakup biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, situs web, hingga unit pendukung teknologi informasi.

Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat.

Menurut ICW, unit-unit tersebut telah didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, pengadaan jasa pihak ketiga perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, dan hasil yang ingin dicapai.

ICW secara khusus turut mempertanyakan paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Organisasi antikorupsi tersebut meminta kejelasan mengenai dasar kebutuhan dan kontribusi pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.

Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan, masyarakat dinilai akan kesulitan mengukur manfaat dari belanja tersebut.

Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah ke Penyedia Tertentu

Persoalan ketiga menyangkut spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.

ICW mencatat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, spesifikasi yang langsung merujuk pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.

Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka apabila spesifikasinya telah mengarah kepada penyedia tertentu.

ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket pengadaan. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek diketahui menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Selain itu, tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan melalui keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.

ICW Khawatir Belanja Influencer Jadi Sarana Promosi Kekuasaan

Persoalan keempat berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer.

ICW mengingatkan agar belanja jasa influencer tidak digunakan sebagai sarana promosi atau propaganda kekuasaan. Menurut organisasi tersebut, uang pajak semestinya tidak digunakan sekadar untuk membeli popularitas melalui figur publik.

Dalam keterangannya, ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.

Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.

Bagi ICW, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa popularitas seorang figur publik tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik, menurut mereka, seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan dengan membeli jasa promosi menggunakan anggaran negara.

ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

Persoalan kelima yang menjadi perhatian ICW adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.

ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. Sebelum 2024, perusahaan tersebut disebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah.

Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia melalui paket pengadaan pada 2025 dan 2026.

ICW menilai rangkaian tersebut menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.