Setahun Pascabencana Sumatra, Prabowo Evaluasi Progres Pemulihan

TODAYNEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Evaluasi dilakukan untuk melihat progres rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana besar yang melanda tiga provinsi tersebut pada November 2025.

Rapat berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Prabowo ingin memastikan seluruh program pemulihan yang telah berjalan dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baca Juga

6 hari  lalu

Bahlil Ungkap Rencana Prabowo Bangun Storage Minyak di Sumatra

90 Dhanis

“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Tito seusai rapat.

Tito yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengungkapkan, bencana tersebut berdampak luas. Tercatat sebanyak 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan terdampak, dengan jumlah warga yang sempat mengungsi mencapai lebih dari 2,1 juta orang.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik. Lebih dari 184 ribu rumah terdampak, disusul 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kemenag Buka Pendaftaran Anugerah GTK 2026, Ini Kategori dan Syaratnya

11 Afrizal Ilmi

“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkapnya.

Dalam penanganan bencana tersebut, pemerintah pusat telah mengucurkan dukungan anggaran sekitar Rp 12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak. Anggaran itu mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp 268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar Rp 10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp 1,4 triliun.

Tito meminta kepala daerah memastikan tambahan anggaran dari pemerintah pusat tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan wilayah masing-masing.

“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” katanya.

Pemerintah juga telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp 100,67 triliun selama tiga tahun.

Program pemulihan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah warga, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.

“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelas Tito.

Di sisi lain, sejumlah layanan dasar mulai pulih. Seluruh 87 rumah sakit yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi.

Sementara itu, dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 sekolah sudah kembali menggunakan bangunan asal. Adapun 99 sekolah lainnya masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas darurat.

Untuk infrastruktur transportasi, jalan nasional dan jembatan nasional di ketiga provinsi tersebut telah kembali berfungsi 100 persen. Meski demikian, perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih terus berlangsung.

Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Pemerintah kini melanjutkan percepatan pembangunan 57.027 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Pembangunan huntap dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan secara mandiri, hingga kawasan hunian komunal.

Tito mengatakan Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh perkembangan pemulihan dipastikan berjalan dengan baik. Namun, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat terus diselesaikan secara bertahap hingga 2028.