Menteri PKP Pangkas Syarat Bedah Rumah: Cukup Surat Keterangan Kepala Desa

TODAYNEWS.ID – Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah mulai tahun depan. Jika tahun ini program mulai berjalan pada Juni, pemerintah menargetkan pelaksanaannya dimulai sejak Februari 2027.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, mengatakan percepatan dilakukan dengan menyederhanakan persyaratan penerima bantuan. Salah satunya, calon penerima cukup menggunakan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.

Baca Juga

4 hari  lalu

Di Tengah Konflik Global, Prabowo: Indonesia Tak Boleh Bergantung pada Negara Lain

128 Akbar Budi

“Untuk persyaratan penerima Bedah Rumah, cukup dengan surat keterangan kepala desa atau lurah sudah bisa diproses,” kata Ara sapaan akrab Maruarar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Ara mengatakan penyederhanaan aturan tersebut diharapkan mempercepat penyaluran bantuan sekaligus mendorong penyerapan anggaran sejak awal tahun.

“Aturan kita permudah. Kalau BSPS tahun ini bulan Juni, tahun depan kita rencanakan Februari supaya penyerapannya bisa digenjot dari awal,” ujar Ara.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dorong Pemerataan, Prabowo Fokus Perbaiki Sarana hingga Kesejahteraan Guru

396 Akbar Budi

Hingga 24 September 2026, sebanyak 13.826 unit rumah telah selesai dibangun melalui program Bedah Rumah. Program tersebut memiliki anggaran sekitar Rp 1,3 triliun dengan realisasi mencapai 53,76%.

Serapan Anggaran PKP Capai 44%

Percepatan program tersebut dilakukan seiring dengan upaya Kementerian PKP menggenjot penyerapan anggaran. Hingga 24 September 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai 44%.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan seluruh program yang bersumber dari APBN terus dipercepat.

“Kementerian PKP terus mengakselerasi seluruh program APBN. Penyerapan sudah mencapai 44 persen,” kata Didyk.

Selain Bedah Rumah, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Hingga 24 September 2026, penyaluran KPP mencapai Rp 25,8 triliun kepada 110.582 debitur atau sekitar 78% dari target.

Dari sisi suplai, pembiayaan mencapai Rp 8,7 triliun untuk 3.589 debitur yang terdiri atas pengembang, toko bahan bangunan, dan kontraktor.

Sementara dari sisi permintaan, KPP telah dimanfaatkan 88.183 debitur untuk renovasi rumah, 9.583 debitur untuk pembelian rumah, dan 9.227 debitur untuk pembangunan rumah.

Ara mengatakan perkembangan program dan penyerapan anggaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui pelaksanaan program pemerintah di lapangan.