Enam Saksi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Minta Perlindungan LPSK

TODAYNEWS.ID — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan perlindungan dari enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan tersebut diajukan untuk menjamin keamanan para saksi selama proses hukum berlangsung.

Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, mengatakan jumlah berkas yang diterima telah bertambah menjadi enam. Sementara itu, berkas dari dua orang lainnya masih belum diterima.

Baca Juga

6 hari  lalu

KPK Cecar Nusron Wahid soal Setoran Jabatan dan Uang Rp106,3 Miliar

35 Afrizal Ilmi

“Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam,” kata Wawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, Polri mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. LPSK kemudian melakukan penelaahan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan proses penelaahan telah berlangsung sejak 6 November 2026. Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.

Baca Juga

1 hari  lalu

Laskar Gajah Nusantara: Pengunduran Diri Gibran Wujud Sikap Kenegarawanan, Tegaskan Proses Hukum Tetap Berjalan

21 Asep Awaludin

Achmadi menjelaskan, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya, pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, LPSK akan mencermati tingkat kerentanan para saksi serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Penilaian tersebut menjadi bagian dari proses untuk menentukan langkah perlindungan yang tepat.

LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Hal itu dapat terjadi seiring perkembangan proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).